TOMOHON, inforakyatnews.com – Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan penyediaan data-data sektoral baik itu data statistik maupun data geospasial.

Untuk itu diperlukan sinergi antar kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I), antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan satu data Indonesia.

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI mencakup prinsip-prinsip pembangunan SDI. Pertama. SDI dibangun agar penerapan tata kelola data yang telah dicanangkan pada tujuan SDI dapat dicapai. Kedua, dalam implementasinya, data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau kode induk.

Pemerintah Kota Tomohon, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah, Novi Politon mengatakan dengan adanya portal satu data indonesia (SDI) tentunya pemerintah kota Tomohon siap mendukung langkah dari pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan program Caroll Senduk dalam satu data indonesia berbasis digital.

“Pemerintah Kota Tomohon siap mendukung portal satu data indonesia. Karena program satu data indonesia ini sangat berguna pada saat perencanaan karena pemerintah sekarang dengan programnya bisa tepat sasaran untuk masyarakat. Intinya, pemerintah kota Tomohon tak tinggal diam dan terus menggenjot program portal satu data indonesia ini,” beber Novi Politon, Selasa (30/4/2024).

Lanjut Politon, bagi dirinya portal satu data indonesia itu sangat penting. Apalagi saat pelaksanaan Pemilu.

“Intinya, bagi saya program satu data indonesia sangat penting di era digital saat ini,” ujarnya.

Sembari dirinya berharap mudah-mudahan tahun 2024 berjalan ini jajaran Kominfo Tomohon akan terus berinovasi dalam rangka mengoptimalkan program pemerintahan Caroll Senduk untuk Tomohon hebat. (wan)

TOMOHON, inforakyatnews.com – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tomohon menggelar Rapat Perumusan Akhir RPJPD Kota Tomohon 2025-2045.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, Senin (29/4/2024) bertempat di Ruang Rapat Kantor Bapelitbangda Kota Tomohon.

Pada kesempatan itu, Edwin Roring membeberkan kerangka pikir RPJPD tahun 2025-2045 yaitu melalui visi Indonesia emas, 5 sasaran visi indonesia tahun 2025-2045, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan, harus sinkron dengan strategi pembangunan di daerah khususnya di Kota Tomohon.

Visi Pembangunan Kota Tomohon yang dituangkan dalam dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon tahun 2025-2045 adalah  “Tomohon Kota Wisata Dunia yang maju, sejahtera dan berkelanjutan”, yang nantinya akan di implementasikan lewat beberapa misi di antaranya:

1.Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif,berdaya saing dan perlindungan sosial yang adaptif

2.Mewujudkan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang inklusif, teknologi dan inovasi serta peningkatan produktifitas daerah sebagai kota wisata

3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas daerah dan kepemimpinan modern

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

6. Mewujudkan pembangunan wlayah yang merata dan berkeadilan

7.Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan menuju kota wisata

“Dengan segera berakhirnya periode pembangunan jangka panjang daerah kota Tomohon tahun 2005-2025, maka sesuai dengan amanat pasal 10 ayat 2 UU N0: 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun berikutnya,” kata Sekkot Edwin Roring.

Selanjutnya, kat Edwin Roring Berdasarkan Permendagri N0: 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD RPJMD, RKPD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf D, Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

“Saat ini pemkot sedang dan sementara menyusun 3 dokumen perencanaan yang sangat penting yang disusun secara simultan dan harus selesai pada tahun 2024 ini, yaitu dokumen RPJPD Kota Tomohon  tahun 2025-2045, dokumen RPJMD teknokratik dan dokumen RKPD tahun 2025,” tambahnya.

Dijelaskan Sekkot Edwin Roring, RPJPD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW.

“Untuk arah kebijakan RPJPD Kota Tomohon tahun 2025-2045, nantinya akan melalui 4 (empat) tahapan yang kemudian diturunkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dengan rinciannya yaitu tahap pertama (RPJMD tahun 2025-2029) akan difokuskan untuk penguatan landasan transformasi, kemudian tahap kedua (RPJMD tahun 2030-2034) adalah tahap akselerasi transformasi. berikutnya tahap ketiga (RPJMD tahun 2035-2039) akan dilakukan pemantapan transformasi / ekspansi holistik. Dan saat ini  tahap keempat (RPJMD tahun 2040-2045) sebagai tahap akhir untuk mewujudkan visi Tomohon kota wisata dunia yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Setelah itu, kata Sekot akan dibahas di DPRD Kota Tomohon.

Ikut pula hadir Asisten 1 Setdakot Tomohon ODS Mandagi, Asisten 2 Setdakot Tomohon Lily Solang, Kepala Bapelitbangda Kota Tomohon Kepala Bapelitbangda Tomohon Jacqueline Mareyke  Mangulu, Tim penyusun serta perangkat daerah terkait. (**)

TOMOHON, inforakyatnews.com – Memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXVIII dengan mengangkat Tema yakni “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

Pemerintah Daerah Kota Tomohon melaksanakan upacara yang berlangsung di halaman belakang Kantor Walikota Tomohon, Sabtu, (25/04/2024).

Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring pimpin upacara tersebut, yang turut dihadiri Para Asisten Setdakot Tomohon, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Tomohon, BUMD serta jajaran ASN/Nakon lingkup Pemerintah kota Tomohon.

Pada kesempatan itu, Sekdakot Edwin Roring membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali artinya filosofi dan tujuan dari otonomi daerah otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimana diatur dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 perangkat dari prinsip dasar ini adalah otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 tujuan utama termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi dari segi tujuan kesejahteraan desentralisasi diadakan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan yang dapat dikelola bersama antara pusat Provinsi dan atau kabupaten kota dari segi tujuan demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civilsosiasi proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan Daerah secara langsung yang akan kita laksanakan nanti di bulan November 2024.

Lanjutnya, Penyusunan peraturan daerah mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menemukan komitmen kepercayaan untuk ras toleransi kerjasama solidaritas serta rasa memiliki atau sense of me yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah.

“Sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi selain mendorong partisipasi masyarakat kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat daerah sehingga menjadi lebih profesional harmonis dan produktif dalam rangka pembuatan persatuan dan kesatuan bangsa kedua tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain namun pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi kecepatan pencapaian tujuan lainnya peningkatan kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondisi dan demikian pula sebaliknya penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investory sehingga dapat mendorong kecepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ini untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari solar panel penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai dengan desain green yang memperhatikan efisiensi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen,” tuturnya. (wan)