Connect with us

Minahasa Selatan

Sosialisasikan 4 Pilar, SBANL : Ini Upaya Perkuat Rasa Persatuan

Published

on

AMURANG, INFORAKYATNEWS- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Ir Stefanus B.A.N Liow (SBANL) menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Aula Serbaguna Kelurahan Buyungon, Jumat (1/9). Sosialisasi ini merupakan kerjasama dengan DPC GAMKI Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Tidak hanya sosialisasi biasa, terpantau senator kebanggan masyarakat Sulut ini turut berdiskusi aktif bersama masyarakat dan insan pers. Ditambah adanya sejumlah kuis berhadiah yang turut menambah semangat masyarakat yang merupakan konstituennya. SBANL mengatakan Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika merupakan pondasi penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia. “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan adalah upaya untuk memperkuat rasa persatuan, kebangsaan, dan identitas nasional di Indonesia. Dengan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara ini,” tukasnya.
Empat Pilar MPR RI, kata SBANL, menjadi anugerah bagi kita Bangsa Indonesia sebagai alat yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Menurutnya, keragaman Bangsa Indonesia memang merupakan sumber persatuan yang penting. “Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, namun, kesatuan Indonesia terletak pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti Berbeda-beda tetapi tetap satu,” ungkap Stefanus.
Prinsip ini dikatakan Stefanus Liow mengajarkan bahwa meskipun beragam, rakyat Indonesia dapat hidup bersama dalam harmoni dan persatuan. “Selain itu, Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, juga mempromosikan persatuan melalui nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan nasional,” katanya. Dalam konteks ini, Senator SBANL berpendapat bahwa keragaman dihargai dan dianggap sebagai kekayaan yang memperkuat negara. “Jadi, keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan identitas nasional,” kata dia.
Tentang Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan adalah upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip empat pilar tersebut, yaitu: Pancasila: Sosialisasi tentang Pancasila bertujuan untuk mengenalkan dan memahamkan nilai-nilai dasar yang menjadi dasar negara Indonesia. UUD 1945: Sosialisasi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bertujuan untuk menjelaskan struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika: Konsep ini mengajarkan tentang pentingnya persatuan dalam keragaman. NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah prinsip penting yang menekankan keutuhan wilayah Indonesia.(jes)
Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Minahasa Selatan

177 PKD di Minsel Dilantik, Bawaslu Sebut Wajib Jaga Integritas dan Profesionalitas

Published

on

INFORAKYATNEWS, Minsel – Bawaslu Minsel melantik sebanyak 177 anggota PKD Pilkada 2024 yang akan bertugas dalam menjalani pengawasan tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2024. “Pelantikan 177 orang anggota PKD Pilkada 2024 ini kami laksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Bawaslu RI Nomor: 215/HK/01.01/K1/05/2024,” ujar Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem.

Dikatakannya, sebanyak 177 anggota PKD yang dilantik tersebut akan bertugas di 17 kecamatan daerah itu. “Mereka seluruhnya adalah berasal dari 177 desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Minsel, katanya.

Keintjem berharap, PKD Pilkada 2024 yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam bertugas. “PKD Pilkada 2024 adalah ujung tombak kami di lapangan sehingga kami mengharapkan mereka dapat mencegah dan melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pilkada 2024,” ujarnya.

Ia menjelaskan, 177 Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Pilkada 2024 yang baru saja dilantik langsung bekerja guna mengawasi jalannya tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2024. “Tidak ada lagi kata santai karena para rekan-rekan PKD langsung bekerja (action),” tegas Keintjem.

Menurut dia, dalam waktu PKD Pilkada 2024 akan mulai bekerja mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024. “Maka kami minta agar rekan-rekan PKD berkoordinasi dengan pihak desa setempat dan terutama kepada Panitia Penyelenggara Suara (PPS),” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, anggota PKD juga diharapkan untuk segera mempelajari dan memahami Peraturan Bawaslu sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan. “Sehingga kami minta anggota PKD untuk segera cepat berkoordinasi dan beradaptasi dalam melaksanakan tugas dan kerja pengawasan,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Minahasa Selatan

Segera Daftar! Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Desa/Kelurahan Dibuka

Published

on


INFORAKYATNEWS, Minsel – Jelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak pada November mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) telah membuka pendaftaran Panwaslu Kelurahan/ Desa. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 18-21 Mei 2024.

“Pendaftar bisa mengecek laman/website maupun media sosial Bawaslu Minsel. Penerimaan berkas persyaratan 18-21 Mei 2024 mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00. Melalui via online juga bisa,” ujar Ketua Bawaslu Minsel Eva G Keintjem melalui Sekertaris Pokja Wenfrie Tumbuan.

Syarat menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa adalah:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  • Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  • Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
  • Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  • Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  • Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  • Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  • Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di BUMN/BUMD apabila terpilih; Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; — Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  • Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;
  • Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;

Adapun berkas pendaftaran yang harus diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain:

  • Surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja.
  • Fotokopi KTP; pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  • Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  • Daftar Riwayat Hidup;
  • Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
  • Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
  • Surat pernyataan bermeterai berisi berbagai hal. (Jes)
Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Bawaslu

Butuh 730 Orang, Bawaslu Minsel Ajak Warga Daftar Pengawas TPS Pemilu 2024

Published

on

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

AMURANG, INFORAKYATNEWS.COM– Sekira 730 orang dibutuhkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pimpinan Bawaslu Minsel Ketua Eva Keintjem didampingi anggota Franny Sengkey dan La Ode Irwandi serta Koordinator Sekretariat Weinfry Tumbuan menjelaskan, tahapan pembentukan PTPS oleh Bawaslu untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, sesuai jadwal dan tahapan berlangsung mulai 19 Desember hingga 7 Februari 2024.

“Adapun tugas PTPS adalah memastikan dalam selama pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sudah berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi pelanggaran. Untuk Kabupaten Minsel, akan merekrut sebanyak 730 PTPS. Jumlah ini sesuai dengan jumlah TPS di Kabupaten Minsel pada Pemilu 14 Februari 2024,” ujarnya.

Keintjem menuturkan, untuk pendaftaran PTPS Pemilu 2024 dilakukan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Panwascam) masing-masing. “Silahkan bagi yang berusia minimal 21 tahun, yang ingin berpartisipasi menjaga demokrasi di Indonesia dengan menjadi Pengawas TPS. Segera daftarkan diri anda di Sekretariat Panwaslu Kecamatan,” tukasnya.

Berikut jadwal pendaftaran PTPS Pemilu 2024.
Sosialisasi dan pengumuman pendaftaran: 19-31 Desember 2023.
Pendaftaran dan penerimaan berkas (G1): 2-6 Januari 2024.
Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran: 2-6 Januari 2024.
Pengumuman perpanjangan: 7 Januari 2024. Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan (G2): 7-8 Januari 2024.
Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan: 7-8 Januari 2024.
Pengumuman lulus administrasi: 10 Januari 2024. Tanggapan/masukan masyarakat: 10-21 Januari 2024. Wawancara: 2-17 Januari 2024.
Penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara: 18-19 Januari 2024.
Pergantian calon terpilih (jika ada, setelah didahului klarifikasi II): 19-21 Januari 2024.
Pelantikan Pengawas TPS: 22 Januari 2024. Perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas: 24 Januari-7 Februari 2024.(jes)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Trending