MINAHASA, inforakyatnews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM. M.Si, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Sentra Minahasa Utara pada Selasa (10/12), juga diisi dengan showcasing Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPP) Tahun 2024.

Dalam agenda tersebut Sekda Lynda Watania menandatangani (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait optimalisasi pajak daerah.

“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerapan sistem digitalisasi yang lebih efektif dan transparan” Kata Watania.

Diketahui disela kegiatan ini, Bank Indonesia (BI) juga memberikan bantuan kepada tiga kelompok tani dari kabupaten minahasa sebagai bentuk penghargaan atas upaya penguatan kapasitas budidaya pertanian.

“Ada tiga kelompok tani dari kabupaten minahasa yang menerima bantuan dari BI, hal ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian yang berkontribusi pada ketahanan pangan daerah” pungkas Sekda Watania.

Sekda Lynda Watania turut didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), serta Staf Khusus Bupati Minahasa.(HerS)

MINAHASA,inforakyatnews.com– Dalam rangka mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano terus bergerak aktif memperkuat ketahanan pangan. Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah panen ubi jalar atau ketela rambat (Ipomoea batatas) yang dibudidayakan langsung oleh warga binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Tondano. Selasa (10/12/24).

Kalapas Tondano, Yulius Paath, bersama para pejabat struktural, memimpin langsung kegiatan panen ubi jalar tersebut. Kegiatan ini berlangsung di area sarana asimilasi edukasi (SAE) milik Lapas, yang selama ini dikelola secara aktif oleh WBP di bawah pengawasan petugas Lapas.

Dalam keterangannya, Yulius Paath menyampaikan bahwa panen kali ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang baik antara WBP dan petugas.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Program pertanian yang kami jalankan di Lapas Tondano bukan hanya sebagai sarana pembinaan, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Kalapas.

Lebih lanjut, Yulius menegaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada aspek produktivitas, tetapi juga bertujuan untuk memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi para WBP. “Kami ingin para warga binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah menyelesaikan masa pidana. Pertanian adalah salah satu bidang yang memiliki prospek besar untuk mereka,” tambahnya.

Ubi jalar yang dipanen kali ini merupakan salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan di Lapas Tondano. Selain mudah dibudidayakan, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan manfaat gizi yang besar. Panen kali ini diharapkan mampu memberikan hasil maksimal yang tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal Lapas, tetapi juga berpotensi dipasarkan ke masyarakat sekitar.

Para warga binaan yang terlibat dalam program pertanian ini mengaku senang dan merasa lebih termotivasi untuk terus belajar. “Kami merasa bangga bisa berkontribusi meskipun kami berada di dalam Lapas. Kegiatan ini juga memberikan harapan baru bagi kami untuk memulai hidup yang lebih baik nantinya,” ujar salah satu WBP.

Program pertanian di Lapas Tondano ini sejalan dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terus mendorong setiap unit pelaksana teknis Pemasyarakatan untuk memaksimalkan pemberdayaan warga binaan melalui berbagai kegiatan produktif.

Dengan adanya program seperti ini, Lapas Tondano tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas tantangan ketahanan pangan nasional. Langkah-langkah konkret seperti ini diharapkan dapat terus dikembangkan untuk menciptakan warga binaan yang lebih produktif dan mandiri.(HerS)

MINAHASA, inforakyatnews.com – Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Noudy R.P. Tendean, S.IP, M.Si, mengikuti rapat tingkat nasional yang membahas masalah inflasi dan kebijakan upah minimum (UM) untuk tahun 2025, secara virtual, Senin (9/12/2024).

Adapun Rapat tersebut digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Dalam rapat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri, Jenderal (Purn.) Prof. Dr. H. Muhamad Tito Karnavian, BA, M.A, Ph.D.

Selanjutnya mendengar pengarahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam arahannya mengenai pentingnya program swasembada pangan dan penataan kota sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam diskusi tersebut, pembahasan difokuskan pada strategi menjaga stabilitas inflasi di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis serta sosialisasi kebijakan upah minimum tahun 2025. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan ekonomi, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Noudy R.P. Tendean, mengungkapkan bahwa hasil rapat ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam merancang langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan mendukung implementasi kebijakan upah minimum yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta pertumbuhan ekonomi lokal.

“Sinergi dan koordinasi seperti ini sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Minahasa,” ujarnya.

Rapat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung program-program strategis nasional demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir mendampingi Bupati, sejumlah pejabat terkait, seperti Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan berbagai kepala dinas lainnya.(*)