MINAHASA, inforakyatnews.com – Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Tondano yang beragama Nasrani melaksanakan ibadah Minggu pagi (20/10). Ibadah ini menjadi momen penting bagi para WBP untuk memperkuat iman dan mendapatkan dukungan spiritual selama menjalani masa pembinaan.

Ibadah yang berlangsung di Gereja Oikumene Lapas Kelas IIB Tondano ini dipimpin oleh Penatua Ester E. Manayang. Kegiatan ini berjalan dengan khidmat dan penuh suasana spiritual yang mendalam. Dalam khotbahnya, Penatua Ester menyampaikan pesan pengharapan, mengajak para WBP untuk tetap teguh dalam iman di tengah tantangan hidup yang mereka hadapi.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano, Yulius Paath turut hadir langsung dalam acara ibadah tersebut. Kehadiran Kalapas memberikan energi positif bagi para WBP, menunjukkan bahwa pihak Lapas selalu mendukung pembinaan rohani sebagai bagian dari proses rehabilitasi mereka. Dalam sambutannya, Kalapas Yulius Paath menyampaikan pesan yang penuh semangat, “Badai pasti berlalu, meskipun ada waktunya,” mengingatkan para WBP bahwa setiap kesulitan yang dihadapi, termasuk masa tahanan/pidana penjara, akan berakhir pada waktunya.

Kalapas Yulius Paath juga menegaskan pentingnya memperkuat mental dan spiritual selama menjalani masa pembinaan di Lapas. “Tidak ada badai yang abadi. Meski berat, setiap ujian yang dihadapi pasti akan membawa pelajaran berharga. Kuncinya adalah sabar dan terus berusaha memperbaiki diri,” tambah Yulius dalam pesannya kepada WBP.

Ibadah ini tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat iman, tetapi juga sebagai ajang refleksi bagi WBP tentang kesalahan masa lalu dan cara untuk memperbaiki diri di masa depan. Dengan pendekatan pembinaan spiritual seperti ini, Lapas Kelas IIB Tondano berharap para WBP bisa lebih siap ketika nanti kembali ke masyarakat. Pendekatan rohani dianggap sangat penting dalam membantu proses reintegrasi, memberikan landasan moral dan mental yang lebih kuat bagi WBP.

Selain itu, Kalapas Yulius Paath menekankan pentingnya kerja sama antara pihak Lapas dan institusi keagamaan untuk terus mendukung pembinaan spiritual para WBP. “Kami berterima kasih kepada Penatua Ester dan tim dari Gereja GMIM Matuari Werot yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini. Pembinaan spiritual adalah salah satu aspek penting dalam rehabilitasi WBP, dan kami berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik di masa mendatang,” ujar Yulius Paath.

Kegiatan ibadah ini merupakan bagian dari program pembinaan Lapas Kelas IIB Tondano yang tidak hanya fokus pada aspek fisik dan keterampilan, tetapi juga aspek rohani. Pihak Lapas percaya bahwa pembinaan spiritual mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perilaku dan sikap WBP selama menjalani hukuman.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan para WBP dapat termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, siap menghadapi masa depan dengan harapan yang baru, dan lebih siap untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. (HerS)

MINAHASA, inforakyatnews.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano, Yulius Paath memberikan arahan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam sebuah kegiatan menyapa WBP yang dilaksanakan di aula lapas pada Senin (21/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi para WBP agar terus mengikuti program pembinaan yang telah disiapkan dan memanfaatkan waktu di dalam Lapas untuk perubahan diri yang lebih baik.

Dalam arahannya, Kalapas Yulius Paath menyampaikan pentingnya kesadaran diri setiap WBP untuk memanfaatkan masa tahanan sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan. “Perubahan tidak bisa dipaksakan dari luar, melainkan harus dimulai dari dalam diri sendiri. Masa di Lapas ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk merenungkan kesalahan di masa lalu dan fokus pada bagaimana kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan,” ujar Yulius.

Kalapas Yulius Paath juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif para WBP dalam berbagai program pembinaan yang ada di Lapas, baik itu pembinaan keterampilan, pendidikan, maupun pembinaan rohani. “Kami menyediakan berbagai program pelatihan dan kegiatan untuk membantu kalian mempersiapkan diri saat kembali ke masyarakat. Ini adalah bekal penting yang harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Yulius Paath juga mengingatkan WBP tentang pentingnya kedisiplinan dan kerja sama selama berada di dalam Lapas. Menurutnya, kedisiplinan bukan hanya aturan yang harus ditaati, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter. “Kedisiplinan dan sikap hormat terhadap sesama adalah nilai-nilai yang harus kalian tanamkan. Ini adalah bagian dari proses pembinaan yang akan membantu kalian ketika kembali ke masyarakat nanti,” tegas Yulius.

Arahan tersebut mendapat sambutan positif dari para WBP, yang mengakui pentingnya arahan Kalapas dalam membangun motivasi mereka selama menjalani masa pidana. Kegiatan ini diakhiri dengan pesan Kalapas yang optimistis, bahwa setiap WBP memiliki peluang untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik setelah masa pidana berakhir.

“Kami semua di sini untuk membantu kalian. Namun, perubahan itu ada di tangan kalian sendiri. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada di sini untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik,” tutup Yulius Paath.(HerS)

MINAHASA,inforakyatnews.com
-Presiden Republik Indonesia (RI) ke Delapan, Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024).

Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum menyatakan siap untuk melakukan tranformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).

“Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Senin sore (21/10/2024).

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

“Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

“Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini.” ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan
Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin sore (21/10/2024).

Sebagai respon cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

“Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah,” ucap Nico.

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

“Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” beber Nico.

Terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

“Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian.” terang Sekjen Kemenkumham ini.

Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri.

“Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan” tutup Nico dalam laporannya.

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.
(HerS)