Daerah
Kemenkumham RI Siap Bertransformasi dalam Kabinet Merah Putih


MINAHASA,inforakyatnews.com
-Presiden Republik Indonesia (RI) ke Delapan, Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024).
Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum menyatakan siap untuk melakukan tranformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).
“Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Senin sore (21/10/2024).
Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.
“Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.
“Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini.” ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan
Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin sore (21/10/2024).
Sebagai respon cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.
Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.
“Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah,” ucap Nico.
Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.
“Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” beber Nico.
Terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.
“Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian.” terang Sekjen Kemenkumham ini.
Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri.
“Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan” tutup Nico dalam laporannya.
Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.
Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.
(HerS)
Berita Utama
Wartawan Senior Sulut Sebut Sintya Bojoh Bawa Semangat Perubahan di PWI

MANADO, inforakyatnews.com/ – Masuknya figur perempuan, Sintya NC Bojoh, dalam bursa calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara mendapat perhatian serius dari sejumlah wartawan senior. Mereka menilai kehadiran Sintya membawa angin segar bagi perubahan di organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Raramenusa Makagiansar, wartawan senior Sulut, mengungkapkan bahwa sudah saatnya terjadi perubahan di tubuh PWI Sulut. Menurutnya, marwah organisasi harus dikembalikan karena selama ini banyak hal yang perlu diperbaiki.
“Kita menaruh harapan besar pada figur-figur yang membawa aura perubahan. Banyak teman yang mengeluhkan kepemimpinan saat ini. Dan, masih ada lagi pimpinan yang saat ini mencalonkan diri. Jelas tidak ada perubahan jika nantinya masih mereka-mereka yang memimpin PWI,” kata Ram, sapaan akrabnya.
Senada dengan Raramenusa, wartawan senior lainnya, Herly Umbas, menilai Sintya sebagai figur yang mampu mengakomodasi hak-hak anggota yang selama ini terabaikan. Menurutnya, latar belakang Sintya sebagai seorang ibu akan membawa pendekatan yang berbeda dalam memimpin organisasi.
“Sebagai ibu, Sintya pasti memperlakukan para wartawan, bukan saja yang masuk DPT dalam pemilihan nanti, tetapi juga wartawan-wartawan yang sempat terdaftar di PWI dan jurnalis-jurnalis pendatang baru,” ujar mantan wartawan Harian Manado Post yang kini eksis di media online tersebut.
Baik Raramenusa Makagiansar maupun Herly Umbas diketahui pernah tercatat sebagai anggota PWI Sulawesi Utara dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Biasa. Keduanya berharap pemilihan ketua PWI Sulut mendatang dapat melahirkan kepemimpinan yang lebih berpihak pada seluruh anggota dan mampu memajukan organisasi ke arah yang lebih baik.
Daerah
Pemprov Sulut Gelar Gerakan Pangan Murah di Tomohon Jelang HBKN Idul Fitri

Tomohon, inforakyatnews.com/ – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Tomohon dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Kegiatan ini akan dilaksanakan di dua lokasi berbeda pada Senin, 16 Maret 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Lokasi pertama bertempat di Halaman Masjid Al-Mujahidin, Kelurahan Matani Tiga, Kecamatan Tomohon Tengah, yang akan berlangsung pada pukul 15.00 WITA.
Sementara lokasi kedua di Halaman Masjid Nurul Iman, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Tengah, dimulai pukul 10.00 WITA.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH., menghadirkan berbagai bahan pokok dengan harga di bawah pasar.

Masyarakat dapat membeli beras premium seharga Rp50.500 per 5 kilogram.
Komoditas lain yang disediakan antara lain minyak goreng Kita Rp14.500 per liter, gula pasir Rp15.500 per kilogram, dan telur ayam Rp60.000 per baki untuk jenis lainnya. Bawang putih dibanderol Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp33.000 per kilogram, dan cabe rawit Rp47.000 per kilogram. Daging ayam juga tersedia dengan harga Rp33.000 per kilogram.
Program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi daerah menjelang hari raya. Masyarakat diimbau memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak dan tetap mengutamakan keamanan pangan. (jud)
Daerah
Perkuat Silaturahmi, Gubernur Yulius Selvanus Buka Puasa Bersama Warga Kotamobagu serta Bawa Pesan Penting

Kotamobagu, inforakyatnews.com/ – Bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat Kotamobagu.
Ia bersama Ketua TP PKK Sulut, Anik Yulius Selvanus, menghadiri acara buka puasa bersama yang berlangsung di Basement Masjid Baitul Makmur, Kotamobagu, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan yang merupakan rangkaian safari Ramadan Pemprov Sulut di wilayah Bolmong Raya ini dihadiri Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, SH, MH, serta jajaran Forkopimda dan tokoh agama setempat. Kehadiran orang nomor satu di Sulut itu disambut hangat oleh masyarakat yang memadati lokasi acara.
Gubernur Yulius menyampaikan bahwa momen buka puasa bersama bukan sekadar agenda formal pemerintahan atau rutinitas tahunan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana sakral untuk memperkuat tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Sulawesi Utara.
“Di bulan yang penuh berkah ini, kita kumpul bersama, berbagi kebahagiaan, dan memperkuat rasa persaudaraan. Inilah wujud nyata semangat Torang Samua Basudara yang harus terus kita jaga,” ujar Gubernur Yulius.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai disiplin, sabar, dan jujur yang ditempa selama Ramadan harus menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, kemajuan daerah akan tercapai jika sinergi antara masyarakat dan pemerintah dilandasi kejujuran serta disiplin yang tinggi.
Di sela-sela sambutannya, Gubernur Yulius juga menyampaikan pesan terkait pentingnya menjaga stabilitas daerah. Ia menegaskan bahwa suasana aman dan kondusif menjadi prasyarat utama agar pembangunan ekonomi dan investasi di Sulawesi Utara dapat berjalan maksimal demi kesejahteraan rakyat.
Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga warisan toleransi dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Ia berpesan agar warga memanfaatkan sisa bulan suci Ramadan untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Yulius juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Kotamobagu. Acara buka puasa bersama ini menjadi salah satu rangkaian safari Ramadan yang akan terus digelar di berbagai wilayah Sulawesi Utara.
Breaking News3 minggu agoWartawan Senior Sulut Dorong Perubahan di PWI, Sintya Bojoh Dinilai Sosok yang Tepat
Tomohon3 hari agoMenteri Lingkungan Hidup Apresiasi Pemkot Tomohon, Wali Kota Caroll: Ini Komitmen Bersama
Sulut3 hari agoPemprov Sulut Teken Kesepakatan PSEL: Bakal Sulap Sampah Menjadi Sumber Energi
Sulut1 minggu agoGubernur Yulius Dampingi Wapres Gibran Tinjau Lokasi Gempa di Minahasa: Negara Hadir untuk Korban
- Berita Utama2 minggu ago
Mona Kloer Pimpin Paripurna Penyampaian LKPJ 2025 Wali Kota dan Program Pembentukan Perda 2026
Parlementaria3 minggu agoLouis Schramm Serap Aspirasi Warga Tuminting dan Malalayang, Jalan Makam hingga Drainase Gereja Jadi Sorotan
- Minahasa3 hari ago
Buka Seleksi Paskibraka Minahasa 2026, Sekda Watania Tekankan Disiplin, Mental, Nasionalisme






























