Connect with us

Minahasa Selatan

Pamsimas Desa Ranoketang Tua Diduga Bermasalah, Masyarakat Pertanyakan

Published

on

Minsel, inforakyatnews.com – Masyarakat desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) pertanyakan fasilitas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Pasalnya Pamsimas yang direncana dapat beroperasi memenuhi kebutuhan akan air bersih masyarakat pada November tahun 2020 silam terbukti nihil. Hingga saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2023 belum juga dapat dinikmati oleh masyarakat.

Menurut masyarakat setempat Feky Lintjewas, Proyek tersebut diduga bermasalah karena sampai saat ini masyarakat belum bisa merasakan dampak dari Pamsimas tersebut.

Feky Lintjewas mengatakan titik pengerjaan sumur bor dan bak yang dikerjakan itu berada di lokasi bekas sumur bor dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sebelumnya sudah bermasalah.

“Masalah Pamsimas saya sudah ingatkan ke mereka waktu lalu, lokasi ini bekas sumur PNPM, jadi seharusnya tidak dilapis lagi dengan pengerjaan itu, soalnya sumur dan bak ini waktu PNPM sudah bermasalah. Tapi mereka tidak menghiraukan, justru hanya mesin yang mereka bongkar lalu diganti baru,” ucap Feky Lintjewas kepada inforkayatnews.com, Selasa (13/06/2023).

Selain itu Feky juga mengatakan setelah diganti, mesin itu hanya bisa berfungsi sehari saja, setelah itu sampai saat ini tidak jalan dan air tidak pernah di rasakan oleh masyarakat.

“Jadi mereka ganti mesin itu tepat sehari sebelum peresmian. Setelah peresmian, besoknya air sudah tidak jalan hingga hari ini. Sementara Mesin yang lama punya PNPM, dibawah oleh seorang pelaksana desa berinisial SL, waktu itu,” ungkapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi langsung kepada Pemerintah Desa Ranoketang Tua melalui Sekertaris Desa (Sekdes) Michael Watania mengakui bahwa proyek pamsimas di desa Ranoketang Tua itu, memang tidak berhasil, karena tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Ia mengatakan, alasannya karena beberapa kali terjadi pergantian Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa. Selain itu ia juga mengakui, bahwa benar Bak beserta Sumur itu berada di lokasi Bekas milik PNPM sebelumnya. Dan tidak ada kejelasan dari pelaksana desa terkait Pamsimas yang ada.

“Jadi itu karena beberapa kali pergantian pejabat kepala desa waktu lalu. Jadi bukan berarti sudah tidak di perhatikan. Waktu program PNPM, air hanya mengalir beberapa kali kemudian mesinnya rusak. Kemudian dilanjutkan dengan program Pamsimas di lokasi yang sama dan bangunan yang sama, dalam artian pelaksana program Pamsimas hanya mengganti mesin PNPM yang rusak dengan mesin yang baru dan akhirnya mesin yang baru pun ikut rusak. Tidak di ketahui apakah pengurus Pamsimas melakukan perawatan atau tidak, yang akhirnya tidak ada kelanjutan dari program tersebut, atau terhenti sampai di situ saja,” ungkapnya.

Lanjutnya ia mengatakan, untuk dana, ada beberapa persen itu di ambil dari APBDes. Dikatakannya, itu digunakan untuk pembelian pipa.

“Sampai sekarang pipanya ada di kantor desa. Rencananya pemerintah desa mau lanjutkan penanaman pipa dengan program Pemdes melalui BUMDes. Untuk masalah faktor yang membuat pipa pipa tidak di tanam semuanya, karena memang waktu itu masih pejabat kumtua Alvi Ulaan, itu programnya hasil lobi lobinya ke Pemkab, dan permasalahannya waktu itu anggaran lambat keluar, peresmian sudah dilakukan bulan November tapi anggaran tahap ketiga nanti keluar di bulan Desember. Pas keluar kami beli pipanya” ungkap Sekdes itu.

Pipa yang tidak digunakan

Berbeda dengan penjelasan sekertaris desa itu, Ketua BPD Desa Ranoketang Tua, Marlin Pulisan bilang, tidak ada anggaran yang didapat dari dana desa, dan sampai ke laporan penanggung jawaban (lpj) tidak jelas, dan pada waktu itu masih Pejabat Hukum tua yang lama.

“Mengenai Pamsimas ini masih belum jelas, karena waktu itu saya tanya ke pemerintah masa pejabat Alvi Ulaan waktu itu dikatakan bukan mereka yang tangani, karena itu pengurusnya ada dari kabupaten dan tidak ada anggaran dari dana desa, yang ada cuma swadaya tapi hanya pengerjaan penggalian,’’ ujarnnya.

Selanjutnya ia katakan, pelaksana di desa itu ada pak YT sebagai ketua, dan bendaharanya berinisial YM dengan inti pelaksana SL.

“Cuman mereka kelola bersama-sama dengan pihak tim pengerja dari kabupaten, dan itu sesuai petunjuk dari tim kabupaten, jadi waktu kami tanya mengenai LPJ, hanya bagitu yang mereka katakan mengenai tu pelaksanaan pamsimas itu.” ungkap Ketua BPD Ranoketang Tua tersebut.

Berikut sumber Angaran dan Anggaran yang di pakai dalam Program pamsimas di Desa Ranoketang Tua: Dana APBN Rp 260.000.000 Kontribusi Masyarakat, INCASH Rp 14.857.000, INKIND Rp 59.028.000 APBDES Rp 37.143.000 Total keseluruhan Anggaran adalah Rp 371.280.000.

(Aldo Palendeng)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Minahasa Selatan

177 PKD di Minsel Dilantik, Bawaslu Sebut Wajib Jaga Integritas dan Profesionalitas

Published

on

INFORAKYATNEWS, Minsel – Bawaslu Minsel melantik sebanyak 177 anggota PKD Pilkada 2024 yang akan bertugas dalam menjalani pengawasan tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2024. “Pelantikan 177 orang anggota PKD Pilkada 2024 ini kami laksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Bawaslu RI Nomor: 215/HK/01.01/K1/05/2024,” ujar Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem.

Dikatakannya, sebanyak 177 anggota PKD yang dilantik tersebut akan bertugas di 17 kecamatan daerah itu. “Mereka seluruhnya adalah berasal dari 177 desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Minsel, katanya.

Keintjem berharap, PKD Pilkada 2024 yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam bertugas. “PKD Pilkada 2024 adalah ujung tombak kami di lapangan sehingga kami mengharapkan mereka dapat mencegah dan melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pilkada 2024,” ujarnya.

Ia menjelaskan, 177 Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Pilkada 2024 yang baru saja dilantik langsung bekerja guna mengawasi jalannya tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2024. “Tidak ada lagi kata santai karena para rekan-rekan PKD langsung bekerja (action),” tegas Keintjem.

Menurut dia, dalam waktu PKD Pilkada 2024 akan mulai bekerja mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024. “Maka kami minta agar rekan-rekan PKD berkoordinasi dengan pihak desa setempat dan terutama kepada Panitia Penyelenggara Suara (PPS),” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, anggota PKD juga diharapkan untuk segera mempelajari dan memahami Peraturan Bawaslu sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan. “Sehingga kami minta anggota PKD untuk segera cepat berkoordinasi dan beradaptasi dalam melaksanakan tugas dan kerja pengawasan,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Minahasa Selatan

Segera Daftar! Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Desa/Kelurahan Dibuka

Published

on


INFORAKYATNEWS, Minsel – Jelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak pada November mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) telah membuka pendaftaran Panwaslu Kelurahan/ Desa. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 18-21 Mei 2024.

“Pendaftar bisa mengecek laman/website maupun media sosial Bawaslu Minsel. Penerimaan berkas persyaratan 18-21 Mei 2024 mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00. Melalui via online juga bisa,” ujar Ketua Bawaslu Minsel Eva G Keintjem melalui Sekertaris Pokja Wenfrie Tumbuan.

Syarat menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa adalah:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  • Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  • Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
  • Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  • Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  • Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  • Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  • Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di BUMN/BUMD apabila terpilih; Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; — Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  • Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;
  • Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;

Adapun berkas pendaftaran yang harus diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain:

  • Surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja.
  • Fotokopi KTP; pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  • Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  • Daftar Riwayat Hidup;
  • Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
  • Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
  • Surat pernyataan bermeterai berisi berbagai hal. (Jes)
Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Bawaslu

Butuh 730 Orang, Bawaslu Minsel Ajak Warga Daftar Pengawas TPS Pemilu 2024

Published

on

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

AMURANG, INFORAKYATNEWS.COM– Sekira 730 orang dibutuhkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pimpinan Bawaslu Minsel Ketua Eva Keintjem didampingi anggota Franny Sengkey dan La Ode Irwandi serta Koordinator Sekretariat Weinfry Tumbuan menjelaskan, tahapan pembentukan PTPS oleh Bawaslu untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, sesuai jadwal dan tahapan berlangsung mulai 19 Desember hingga 7 Februari 2024.

“Adapun tugas PTPS adalah memastikan dalam selama pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sudah berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi pelanggaran. Untuk Kabupaten Minsel, akan merekrut sebanyak 730 PTPS. Jumlah ini sesuai dengan jumlah TPS di Kabupaten Minsel pada Pemilu 14 Februari 2024,” ujarnya.

Keintjem menuturkan, untuk pendaftaran PTPS Pemilu 2024 dilakukan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Panwascam) masing-masing. “Silahkan bagi yang berusia minimal 21 tahun, yang ingin berpartisipasi menjaga demokrasi di Indonesia dengan menjadi Pengawas TPS. Segera daftarkan diri anda di Sekretariat Panwaslu Kecamatan,” tukasnya.

Berikut jadwal pendaftaran PTPS Pemilu 2024.
Sosialisasi dan pengumuman pendaftaran: 19-31 Desember 2023.
Pendaftaran dan penerimaan berkas (G1): 2-6 Januari 2024.
Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran: 2-6 Januari 2024.
Pengumuman perpanjangan: 7 Januari 2024. Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan (G2): 7-8 Januari 2024.
Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan: 7-8 Januari 2024.
Pengumuman lulus administrasi: 10 Januari 2024. Tanggapan/masukan masyarakat: 10-21 Januari 2024. Wawancara: 2-17 Januari 2024.
Penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara: 18-19 Januari 2024.
Pergantian calon terpilih (jika ada, setelah didahului klarifikasi II): 19-21 Januari 2024.
Pelantikan Pengawas TPS: 22 Januari 2024. Perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas: 24 Januari-7 Februari 2024.(jes)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Trending