Connect with us

Daerah

Tanggapi Hasil Penetapan KPU RI di Tujuh Kab/Kota di Sulut, Lapong Pertanyakan Keterlibatan Masyarakat Adat

Published

on

Inforakyatnews.com – Pesta demokrasi tahun 2024 adalah momentum eksistensi masyarakat adat, termasuk masyarakat adat di wilayah Minahasa.

Pesta demokrasi tahun 2024, bukan hanya sebagai wadah bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara aktif sebagai seorang pemilih, tapi sudah seharusnya diberi ruang dan kesempatan untuk tampil sebagai penyelenggara pemilu.

Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Pengurus Daerah (PD) Tomohon, Belarmino M Lapong mengatakan, kendati, pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara bulan Oktober 2022 di Kabupaten Jayapura, KPU RI yang diwakili komisioner Agus Mellaz menandatangani MOU bersama AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU harus melihat dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat, termasuk memberi ruang bagi kader masyarakat adat untuk duduk dalam penyelenggara Pemilu dari tingkatan PPS sampai tingkatan KPU Provinsi. Guna memaksimalkan partisipasi serta pemenuhan hak masyarakat adat dalam pesta demokrasi negara tahun 2024.

Secara kapabilitas dan kualitas, kata Lapong, kader-kader masyarakat adat telah mumpuni dan tak kalah dengan representasi dari kelompok lain. Tahapan demi tahapan seleksi telah diikuti dengan maksimal. Sampai pada titik penetapan calon komisioner di KPU RI.

“Melihat hasil yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU RI tanggal 26 Juni kemarin, dari tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang telah ditetapkan tidak ada sama sekali kader masyarakat adat yang terakomodir, atau setidaknya komisioner yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat adat. Sangat mengecewakan tentunya,” ujar Ketua Barisan Pemuda Adat Tomohon itu, Rabu, (28/06/2023).

Kata dia, hal ini jelas bukan soal pertarungan kursi untuk duduk, tapi lebih kepada persoalan keberpihakan oleh KPU RI. Representasi masyarakat adat untuk ada dalam pemangku kebijakan penyelenggaraan pemilu.

Representasi masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat perlu dan harus ada, untuk memastikan pemenuhan hak-hak politik masyarakat adat serta dalam rangka memaksimalkan kinerja penyelenggra untuk mengetahui struktur sosial dalam masyarakat demi keberhasilan pesta demokrasi yang merangkul segala elemen dalam lapisan masyarakat.

“Merujuk dari hasil penetapan yang ada, saya kira, pada penyelenggaraan pemilu 2024 berpotensi akan tidak maksimalnya KPU melihat dan memenuhi hak-hak politik masyarakat adat, termasuk di daerah-daerah wilayah Sulawesi Utara,” ucap Belarmino.

Selanjutnya Belarmino bilang, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi pihak KPU RI serta khususnya KPU Sulut akan hasil penetapan ini. Jelas hal ini sangat mengecewakan dan merugikan masyarakat adat di Minahasa, lebih luas lagi di tujuh kabupaten-kota yang telah ditetapkan.

“Kami masyarakat adat telah berusaha semaksimal mungkin. Kader-kader bukan hanya didorong, tapi dilatih dan diberikan peningkatan untuk masuk dalam momentum tahun 2024 ini. Kualitas kami yakin ada bahkan lebih, tapi yang mengecewakan ruang sama sekali masih tertutup atau bisa juga sengaja ditutup untuk kader masyarakat adat berkarya dan melayani menjadi penyelenggara pemilu dalam tingkatan kabupaten-kota di Sulawesi Utara,” tutup tuama Tou Taratara itu. (**)

Daerah

Kadis Kominfo Maya Kainde Ikuti Sosialisasi Pusat Monitoring Telekomunikasi

Published

on

MINAHASA, inforakyatnews.com – Kepala Dinas (Kadis) Kominfo kabupaten Minahasa Maya Marina Kainde SH MAP, mengikuti sosialisasi Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran. Yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), bertempat di Hotel Rinra Makassar, Kamis (22/02/24).

Kegiatan ini diikuti perwakilan dari Diskominfo se-Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam kesempatan ini, Plh. Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Marvels Parsaoran Situmorang mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari realisasi pemerataan infrastruktur digital serta konektivitas yang berkualitas untuk mendorong percepatan transformasi digital di seluruh wilayah.

“Berdasarkan data hasil pengukuran QoS, rata-rata kecepatan internet di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya,”katanya.

“Pada tahun 2021 rata-rata nasional kecepatan download sekitar 21,51 Mbps, pada tahun 2022 meningkat menjadi 33,48 Mbps dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 41 Mbps,” terang Marvels Situmorang.

Sementara itu, Kadis Maya Kainde menyampaikan, sosialisasi ini dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat tentang kurang baiknya kualitas layanan telekomunikasi.

“Jadi masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan Internet, dan pada saat terjadi bencana seringkali terjadi kerusakan telekomunikasi yang memerlukan penanganan secara khusus dan cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) melakukan verifikasi kinerja layanan operator seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal untuk menilai kepatuhan penyelenggara (operator) dalam menangani keluhan-keluhan pelanggan.

“Penilaian kinerja layanan tersebut juga mengacu kepada ketentuan teknis yang telah ditetapkan. PMT juga melakukan monitoring terhadap QoE melalui aplikasi SIGMON yang melakukan pengetesan internet dengan metode true test.

“Aplikasi SIGMON tersebut terintegrasi dengan sistem PMT, jika terdapat hasil pengetesan yang kurang dari 1 Mbps dengan signal strenght -100 dbm (kategori sinyal baik),” tutur Kainde.

Ditambahkannya, “PMT akan mengirimkan tiket kepada operator seluler agar menjadi perhatian untuk dapat segera ditindaklanjuti.

“Nantinya, PMT melakukan monitoring aduan masyarakat dengan sistem crawling pada media sosial terkait layanan telekomunikasi, pos dan penyiaran, “PMT juga melakukan monitoring kualitas layanan (QoS) telekomunikasi seluer di 514 kabupaten/kota di Indonesia.”

“Pengukuran tersebut dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam satu bulan di tiap-tiap kabupaten/kota, jika hasil pengukuran kurang baik maka akan disampaikan kepada operator seluler untuk dilakukan perbaikan. Mari jadikan Indonesia semakin terkoneksi dan semakin digital,”tandasnya.(HerS)

Continue Reading

Daerah

Kumendong Tinjau Pelaksanaan PSU Di 2 TPS, di Toulour

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com-Penjabat Bupati Minahasa DR Jemmy Stani Kumendong MSi, meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Yang dilakukan di dua TPS di Kelurahan Toulour Kecamatan Tondano Timur, Rabu (21/02/2024).

Sebagai informasi, pemungutan suara ulang itu dilakukan karena ditemukannya pemilih yang tidak terdaftar, baik dalam kategori DPTB (daftar pemilih tambahan) maupun kategori DPK (daftar pemilih khusus) tapi ikut mencoblos di TPS.

Dalam peninjauan ini, selain Bupati, kegiatan itu diikuti pula Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, anggota Bawaslu Minahasa Arthur Karinda, Ketua Bawaslu Sulut DR Ardiles Mewoh, Ketua Bawaslu Minahasa Lord Arthur Malonda, beserta Wakapolres Minahasa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Plt. SahLi Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kabag Prokopim, Camat Tondano Timur dan Lurah Toulour, serta jajaran unsur TNI.”

Bupati Kumendong mengatakan pelaksanaan PSU penting dilakukan untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan umum (Pemilu).

“Kami berkomitmen untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak,” katanya, sembari berharap proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Sementara itu, Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa menerangkan, KPU Minahasa bersama dengan seluruh jajaran siap untuk melaksanakan PSU Pemilu 2024 dengan transparan dan profesional.

“Dapat dipastikan PSU ini ini bisa berjalan dengan baik, semua persiapan sudah dilakukan terutama logistik yang sudah di siapkan dari malam hari,” terangnya.

Suawa pula berharap partisipasi dari masyarakat dalam proses demokrasi ini demi terciptanya Pemilu yang berkualitas. (HerS)

Continue Reading

Daerah

Soft Opening Taman God Bless Minahasa Siap Digelar

Published

on

MINAHASA, inforakyatnews.com – Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si, Menerima Audiensi dari Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara Ibu Ir. Nurdiana Habibie, M.Si Bersama Tim. Bertempat di Ruang kerja Bupati, Tondano, Selasa (20/2/24).

Adapun kedatangan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara Ibu Ir. Nurdiana Habibie, M.Si Bersama Tim. Terkait Serah Terima Proyek aset SPAM dan Serah Terima Pengelolaan serta Soft Opening Taman God Bless Minahasa Lapangan Dr. Sam Ratulangi Tondano.

Direncanakan Soft Opening Taman God Bless Minahasa Lapangan Dr. Sam Ratulangi Tondano ini yang akan digelar dalam waktu dekat ini, akan dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Prof. Dr. (HC) Olly Dondokambey, SE.

Adapun pelaksana kegiatan ini dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara.

Turut mendampingi Bupati Minahasa saat menerima Audiensi tersebut diantaranya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kabupaten Minahasa Wenny Talumewo, Kadis PUPR Daudson Rombon ST , Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa Joice Pua serta Plt. Kabag Prokopim, Ricky Laloan.(HerS)

Continue Reading

Trending