Daerah
Tanggapi Hasil Penetapan KPU RI di Tujuh Kab/Kota di Sulut, Lapong Pertanyakan Keterlibatan Masyarakat Adat
Inforakyatnews.com – Pesta demokrasi tahun 2024 adalah momentum eksistensi masyarakat adat, termasuk masyarakat adat di wilayah Minahasa.
Pesta demokrasi tahun 2024, bukan hanya sebagai wadah bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara aktif sebagai seorang pemilih, tapi sudah seharusnya diberi ruang dan kesempatan untuk tampil sebagai penyelenggara pemilu.
Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Pengurus Daerah (PD) Tomohon, Belarmino M Lapong mengatakan, kendati, pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara bulan Oktober 2022 di Kabupaten Jayapura, KPU RI yang diwakili komisioner Agus Mellaz menandatangani MOU bersama AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU harus melihat dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat, termasuk memberi ruang bagi kader masyarakat adat untuk duduk dalam penyelenggara Pemilu dari tingkatan PPS sampai tingkatan KPU Provinsi. Guna memaksimalkan partisipasi serta pemenuhan hak masyarakat adat dalam pesta demokrasi negara tahun 2024.
Secara kapabilitas dan kualitas, kata Lapong, kader-kader masyarakat adat telah mumpuni dan tak kalah dengan representasi dari kelompok lain. Tahapan demi tahapan seleksi telah diikuti dengan maksimal. Sampai pada titik penetapan calon komisioner di KPU RI.
“Melihat hasil yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU RI tanggal 26 Juni kemarin, dari tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang telah ditetapkan tidak ada sama sekali kader masyarakat adat yang terakomodir, atau setidaknya komisioner yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat adat. Sangat mengecewakan tentunya,” ujar Ketua Barisan Pemuda Adat Tomohon itu, Rabu, (28/06/2023).
Kata dia, hal ini jelas bukan soal pertarungan kursi untuk duduk, tapi lebih kepada persoalan keberpihakan oleh KPU RI. Representasi masyarakat adat untuk ada dalam pemangku kebijakan penyelenggaraan pemilu.
Representasi masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat perlu dan harus ada, untuk memastikan pemenuhan hak-hak politik masyarakat adat serta dalam rangka memaksimalkan kinerja penyelenggra untuk mengetahui struktur sosial dalam masyarakat demi keberhasilan pesta demokrasi yang merangkul segala elemen dalam lapisan masyarakat.
“Merujuk dari hasil penetapan yang ada, saya kira, pada penyelenggaraan pemilu 2024 berpotensi akan tidak maksimalnya KPU melihat dan memenuhi hak-hak politik masyarakat adat, termasuk di daerah-daerah wilayah Sulawesi Utara,” ucap Belarmino.
Selanjutnya Belarmino bilang, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi pihak KPU RI serta khususnya KPU Sulut akan hasil penetapan ini. Jelas hal ini sangat mengecewakan dan merugikan masyarakat adat di Minahasa, lebih luas lagi di tujuh kabupaten-kota yang telah ditetapkan.
“Kami masyarakat adat telah berusaha semaksimal mungkin. Kader-kader bukan hanya didorong, tapi dilatih dan diberikan peningkatan untuk masuk dalam momentum tahun 2024 ini. Kualitas kami yakin ada bahkan lebih, tapi yang mengecewakan ruang sama sekali masih tertutup atau bisa juga sengaja ditutup untuk kader masyarakat adat berkarya dan melayani menjadi penyelenggara pemilu dalam tingkatan kabupaten-kota di Sulawesi Utara,” tutup tuama Tou Taratara itu. (**)
inforakyatnews.com – Tomohon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar rapat Badan Musyawarah (BANMUS) pada hari Selasa, 2 Juni 2026.
Rapat ini diselenggarakan khusus untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja serta agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan Juni.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang, S.Sos., dan dihadiri oleh para Wakil Ketua serta seluruh anggota BANMUS.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi dewan dalam rangka pengawasan, penyusunan kebijakan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Hasil keputusan yang disepakati dalam rapat ini selanjutnya akan menjadi acuan utama dan pedoman bagi seluruh unsur DPRD Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepanjang bulan berjalan.
Berita Utama
Pimpinan Dan Anggota DPRD Tomohon : Selamat Hari Lahir Pancasila, Cerminan Nilai Luhur Dalam Tindakan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
inforakyatnews.com – TOMOHON – Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada peringatan tahun 2026 ini, kita kembali mengenang dan meneguhkan kembali nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Di tengah derasnya arus kemajuan zaman dan berbagai dinamika yang terjadi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tomohon mengajak seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengokohkan semangat gotong royong dan persatuan. Semangat ini menjadi modal utama untuk terus menjaga keharmonisan, kerukunan, dan persatuan di Kota Bunga, Tomohon—kota yang kita cintai bersama.
“Bagi kami, Pancasila bukan sekadar fondasi sejarah atau sekadar simbol kenegaraan semata. Lebih dari itu, Pancasila adalah jiwa dan ruh yang menuntun setiap langkah kita dalam menjalankan amanah dan membangun daerah,” ujar perwakilan Pimpinan DPRD Kota Tomohon.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lanjutnya, harus terus dihidupkan dan dijadikan landasan dalam mewujudkan Kota Tomohon yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.
Oleh karena itu, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tomohon mengajak semua pihak untuk menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai inspirasi nyata yang tercermin dalam setiap tindakan, kebijakan, hingga pengabdian kita sehari-hari. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Semoga semangat Pancasila senantiasa menyala di hati setiap warga Tomohon dan menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam membangun daerah yang semakin baik, berbudaya, dan bermartabat.
Berita Utama
Terapkan Prinsip Tata Kelola Keuangan Yang Transparan Tertib dan Akuntabel, SEGAR Wakili Tomohon Terima Penghargaan WTP Tahun Anggaran 2025
inforakyatnews.com, Manado – Jumat, 29 Mei 2026, Wakil Walikota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom, mewakili Walikota Tomohon dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI memberikan penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-13 secara berturut-turut berhasil diraih sejak beberapa tahun terakhir.
Prestasi ini merupakan bukti nyata dari kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Opini WTP ini menjadi landasan kuat untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tomohon.
Pemerintah Kota Tomohon menegaskan akan terus memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar tetap dapat mendukung percepatan pembangunan daerah ke depannya.
