Daerah
Tanggapi Hasil Penetapan KPU RI di Tujuh Kab/Kota di Sulut, Lapong Pertanyakan Keterlibatan Masyarakat Adat
Inforakyatnews.com – Pesta demokrasi tahun 2024 adalah momentum eksistensi masyarakat adat, termasuk masyarakat adat di wilayah Minahasa.
Pesta demokrasi tahun 2024, bukan hanya sebagai wadah bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi secara aktif sebagai seorang pemilih, tapi sudah seharusnya diberi ruang dan kesempatan untuk tampil sebagai penyelenggara pemilu.
Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Pengurus Daerah (PD) Tomohon, Belarmino M Lapong mengatakan, kendati, pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara bulan Oktober 2022 di Kabupaten Jayapura, KPU RI yang diwakili komisioner Agus Mellaz menandatangani MOU bersama AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU harus melihat dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat, termasuk memberi ruang bagi kader masyarakat adat untuk duduk dalam penyelenggara Pemilu dari tingkatan PPS sampai tingkatan KPU Provinsi. Guna memaksimalkan partisipasi serta pemenuhan hak masyarakat adat dalam pesta demokrasi negara tahun 2024.
Secara kapabilitas dan kualitas, kata Lapong, kader-kader masyarakat adat telah mumpuni dan tak kalah dengan representasi dari kelompok lain. Tahapan demi tahapan seleksi telah diikuti dengan maksimal. Sampai pada titik penetapan calon komisioner di KPU RI.
“Melihat hasil yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU RI tanggal 26 Juni kemarin, dari tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang telah ditetapkan tidak ada sama sekali kader masyarakat adat yang terakomodir, atau setidaknya komisioner yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat adat. Sangat mengecewakan tentunya,” ujar Ketua Barisan Pemuda Adat Tomohon itu, Rabu, (28/06/2023).
Kata dia, hal ini jelas bukan soal pertarungan kursi untuk duduk, tapi lebih kepada persoalan keberpihakan oleh KPU RI. Representasi masyarakat adat untuk ada dalam pemangku kebijakan penyelenggaraan pemilu.
Representasi masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat perlu dan harus ada, untuk memastikan pemenuhan hak-hak politik masyarakat adat serta dalam rangka memaksimalkan kinerja penyelenggra untuk mengetahui struktur sosial dalam masyarakat demi keberhasilan pesta demokrasi yang merangkul segala elemen dalam lapisan masyarakat.
“Merujuk dari hasil penetapan yang ada, saya kira, pada penyelenggaraan pemilu 2024 berpotensi akan tidak maksimalnya KPU melihat dan memenuhi hak-hak politik masyarakat adat, termasuk di daerah-daerah wilayah Sulawesi Utara,” ucap Belarmino.
Selanjutnya Belarmino bilang, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi pihak KPU RI serta khususnya KPU Sulut akan hasil penetapan ini. Jelas hal ini sangat mengecewakan dan merugikan masyarakat adat di Minahasa, lebih luas lagi di tujuh kabupaten-kota yang telah ditetapkan.
“Kami masyarakat adat telah berusaha semaksimal mungkin. Kader-kader bukan hanya didorong, tapi dilatih dan diberikan peningkatan untuk masuk dalam momentum tahun 2024 ini. Kualitas kami yakin ada bahkan lebih, tapi yang mengecewakan ruang sama sekali masih tertutup atau bisa juga sengaja ditutup untuk kader masyarakat adat berkarya dan melayani menjadi penyelenggara pemilu dalam tingkatan kabupaten-kota di Sulawesi Utara,” tutup tuama Tou Taratara itu. (**)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tomohon menyampaikan Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026. Dalam momentum ini, DPRD Kota Tomohon menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk terus meningkatkan mutu serta pemerataan layanan pendidikan di Kota Tomohon.
MANADO, inforakyatnews.com/ – Masuknya figur perempuan, Sintya NC Bojoh, dalam bursa calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara mendapat perhatian serius dari sejumlah wartawan senior. Mereka menilai kehadiran Sintya membawa angin segar bagi perubahan di organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Raramenusa Makagiansar, wartawan senior Sulut, mengungkapkan bahwa sudah saatnya terjadi perubahan di tubuh PWI Sulut. Menurutnya, marwah organisasi harus dikembalikan karena selama ini banyak hal yang perlu diperbaiki.
“Kita menaruh harapan besar pada figur-figur yang membawa aura perubahan. Banyak teman yang mengeluhkan kepemimpinan saat ini. Dan, masih ada lagi pimpinan yang saat ini mencalonkan diri. Jelas tidak ada perubahan jika nantinya masih mereka-mereka yang memimpin PWI,” kata Ram, sapaan akrabnya.
Senada dengan Raramenusa, wartawan senior lainnya, Herly Umbas, menilai Sintya sebagai figur yang mampu mengakomodasi hak-hak anggota yang selama ini terabaikan. Menurutnya, latar belakang Sintya sebagai seorang ibu akan membawa pendekatan yang berbeda dalam memimpin organisasi.
“Sebagai ibu, Sintya pasti memperlakukan para wartawan, bukan saja yang masuk DPT dalam pemilihan nanti, tetapi juga wartawan-wartawan yang sempat terdaftar di PWI dan jurnalis-jurnalis pendatang baru,” ujar mantan wartawan Harian Manado Post yang kini eksis di media online tersebut.
Baik Raramenusa Makagiansar maupun Herly Umbas diketahui pernah tercatat sebagai anggota PWI Sulawesi Utara dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Biasa. Keduanya berharap pemilihan ketua PWI Sulut mendatang dapat melahirkan kepemimpinan yang lebih berpihak pada seluruh anggota dan mampu memajukan organisasi ke arah yang lebih baik.
Tomohon, inforakyatnews.com/ – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Tomohon dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Kegiatan ini akan dilaksanakan di dua lokasi berbeda pada Senin, 16 Maret 2026, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Lokasi pertama bertempat di Halaman Masjid Al-Mujahidin, Kelurahan Matani Tiga, Kecamatan Tomohon Tengah, yang akan berlangsung pada pukul 15.00 WITA.
Sementara lokasi kedua di Halaman Masjid Nurul Iman, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Tengah, dimulai pukul 10.00 WITA.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH., menghadirkan berbagai bahan pokok dengan harga di bawah pasar.
Masyarakat dapat membeli beras premium seharga Rp50.500 per 5 kilogram.
Komoditas lain yang disediakan antara lain minyak goreng Kita Rp14.500 per liter, gula pasir Rp15.500 per kilogram, dan telur ayam Rp60.000 per baki untuk jenis lainnya. Bawang putih dibanderol Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp33.000 per kilogram, dan cabe rawit Rp47.000 per kilogram. Daging ayam juga tersedia dengan harga Rp33.000 per kilogram.
Program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi daerah menjelang hari raya. Masyarakat diimbau memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak dan tetap mengutamakan keamanan pangan. (jud)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tomohon menyampaikan Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026. Dalam momentum ini, DPRD...
Wawali Sendy Rumajar Ikut Bimtek ASWAKADA 2026, Perkuat Sinergitas Kepala Daerah
Jakarta, inforakyatnews.com – Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., mengikuti kegiatan Silaturahmi dan Bimbingan Teknis Asosiasi...
Sinergi Eksekutif-Legislatif Terjaga, DPRD Tomohon Dorong Pemkot Tindak Lanjuti Rekomendasi LKPJ
Tomohon, inforakyatnews.com – DPRD Kota Tomohon menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota...
DPRD Tomohon Terima Aspirasi Warga Kayawu Soal KKMP di Lapangan Wantol, Hasilkan 4 Kesepakatan
Tomohon, inforakyatnews.com – Komisi III DPRD Kota Tomohon menggelar diskusi damai dengan 20 perwakilan Forum Peduli Masyarakat Kayawu (FPMK) terkait...
Pilkada, Danau Tondano, Mapalus, dan ST4 Hentar Tinangon Raih Gelar Doktor
Infirakyatnews.com – Anggota KPU Sulawesi Utara, Meidy Yafeth Tinangon sukses melalui tahap akhir studi pada program doktor ilmu linkungan multidisipliner...
Wawali Sendy Rumajar Ikut Bimtek ASWAKADA 2026, Perkuat Sinergitas Kepala Daerah
