Connect with us

Bawaslu

Peserta Pemilu Diimbau TurunkanAPK Sebelum Masa Tenang

Published

on

TOMOHON, inforakyatnews.com – Peserta Pemilu 2024 yang terdiri dari Partai Politik (Parpol), calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden diimbau untuk menurunkan semua Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum masa tenang.

Menurut Ketua Bawaslu Tomohon Stenly Kowaas, tidak ada pilihan buat semua peserta Pemilu 2024 selain membersihkan semua APK yang terpasang. “Kalau tidak, akan kami bersihkan,” tegasnya.

Pimpinan Bawaslu Handy Tumiwuda menambahkan, APK adalah bagian dari proses kampanye. Sementara terhitung mulai 11 Februari, tahapan sudah masuk masa tenang. “Jadi waktu untuk semua metode kampanye tidak diperkenankan lagi,” ujarnya.

Tidak hanya jajaran Bawaslu & SatPol PP, masyarakat umum juga menurut Tumiwuda tidak lagi dilarang untuk ikut mencopot/menurunkan/membersihkan APK pada saat masa tenang. “Silahkan saja,” jelasnya.

Di sisi lain, pimpinan Bawaslu Yossy Korah menyentil pasal 278 ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih pada masa tenang.

“Jika pasal 278 ayat 2 ini ini dilanggar, pada pasal 523 Undang-Undang 7 Tahun 2017 ditegaskan soal pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah,” simpul Korah. (***)

Print Friendly, PDF & Email

Bawaslu

Hadirkan Narasumber Gakumdu, KPU Sulut Gelar Penyuluhan Produk Hukum Pilkada Serentak 2024, di Minahasa

Published

on

MINAHASA, inforakyatnews.com
-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar penyuluhan produk hukum terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Bertempat di Warung Kopi Rumah Tua Tondano, Jumat (21/6/2024).

Penyuluhan ini pula menghadirkan beberapa perwakilan diantaranya perwakilan partai politik, organisasi pegiat pemilu, dan insan pers.

Dalam penyampaiannya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Yafeth Tinangon, S.Si, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari road show penyuluhan produk hukum di 15 kabupaten dan kota se-Sulut.

“Kabupaten Minahasa menjadi kabupaten yang pertama digelarnya kegiatan penyuluhan ini, nantinya akan berlanjut ke kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara,” Ujar Mantan Ketua KPU Minahasa ini.

Adapun penyuluhan ini, menurutnya, bertujuan memberikan penguatan aspek hukum kepada stakeholder demi suksesnya tahapan Pilkada 2024 yang ada di Sulut nanti.

“Kita akui suksesnya pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada bagaimana peserta pilkada maupun masyarakat pemilih dalam memahami produk hukum yang akan mengatur jalannya setiap tahapan pilkada,” Terangnya.

Sementara itu selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP Sulut, Dr. Victory Rotty, yang menjadi pemateri, menjelaskan tentang standarisasi dalam terwujudnya pemilihan yang berkualitas.

“Mungkin kita punya pandangan yang berbeda soal kriteria pemilihan berkulitas, tapi dalam pandangan saya setidaknya ada tiga hal prinsip, yaitu pertama kedaulatan rakyat jangan sekali-kali dihilangkan, kedua kedaulatan rakyat jangan dibatasi, dan ketiga kedaulatan rakyat jangan disalahgunakan,” papar Rotty yang juga sebagai akademisi Universitas Negeri Manado itu.

“Ketika kita tidak melanggar prinsip-prinsip ini, maka kita bisa dengan mudah mengukur pemilihan ini berintegritas atau tidak,” imbuhnya.

Adapun pemateri berikutnya, Dr Goinpeace Tumbel, yang juga menjadi narasumber memaparkan materinya terkait problematika hukum administrasi kepemiluan.

Dipaparkannya tentang sejarah singkat kepemiluan, dimana sejak 2005 rakyat berdaulat melalui pemilihan secara langsung.
Sejak itu, banyak lahir produk hukum atau undang undang yang mengatur pemilu secara langsung yang tujuannya mengatur dan menjamin proses pemilu secara langsung berjalan sesuai aturan.

“Tapi dari pengalaman yang kita lihat, faktanya walaupun regulasinya sudah jelas, hukum administrasinya jelas, tapi praktik-praktik pelanggaran masih sering ditemui dan mencederai demokrasi di Indonesia,” Tutur Tumbel.

Untuk itu menurut dia, salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kepemiluan adalah moralitas dari semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun masyarakat pemilih.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan lainnya yang disampaikan oleh Anggota Komisioner Bawaslu Sulut Donny Rumagit, STP, SH, terkait dengan pengawasan dan penindakan Pilkada, kemudian dilanjutkan dengan Penyuluhan oleh perwakilan Polda Sulut diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Sulut Kombespol Ganif Siahaan, SIK, terkait pencegahan dan penindakan hukum serta narasumber dari Kejati Sulut diwakili oleh Plh. M. Harun Sunadi, S. E, S. H, M. H, selaku koordinator Kajati Sulut.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, Sekretaris KPU Minahasa Stella Sompe, dan jajaran. (HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Bawaslu

Hadiri Pelantikan Panwascam, Bupati Kumendong: Panwascam Miliki Peran Pengawasan Demi Suksesnya Pilkada 2024

Published

on

MINAHASA, inforakyatnews.com – Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji panitia pengawas pemilu kecamatan, untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, di Manado Tateli Resort dan Convention (eks Mercure Hotel), Jumat (24/5/24).

Dalam kesempatan tersebut. Usai pelantikan dan pengambilan sumpah janji, Bupati Jemmy Kumendong, membuka pembekalan panitia pemilu kecamatan, yang diikuti 75 anggota panwascam se Kabupaten Minahasa.

Bupati Kumendong mengucapkan selamat kepada panitia pemilu kecamatan se Kabupaten Minahasa, yang telah dilantik sebagai anggota Panwascam pemilihan pilkada 2024.

“Tugas yang akan diemban ini, adalah tugas yang mulia dan penuh tanggung jawab. Karena, sebagai pengawas pemilu, panwascam memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di wilayah masing-masing,” ucapnya.

Dia kemudian menjelaskan dan bahwa proses pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Untuk itu, harapannya integritas dan kredibilitas harus dijaga dengan baik.

“Saya berharap, dengan dilantiknya 75 panwascam se Kabupaten Minahasa, kita dapat bersama-sama menjaga proses demokrasi ini agar berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” pintanya.

Lebih lanjut disebutkannya juga, pelantikan ini bukan hanya seremonial belaka. Namun merupakan momentum awal dari tanggung jawab besar yang diemban panwascam.

“Kembali. Saya ingatkan agar dalam melaksanakan tugas nanti, panwascam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalitas. Berpegang teguhlah pada prinsip-prinsip pengawasan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Kumnedong.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa pentingnya sinergi dan koordinasi antara panwaslu kecamatan dengan berbagai pihak terkait. Seperti KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat.

“kembali Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Karena partisipatif aktif dari masyarakat merupakan kunci suksesnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas,” pungkas Bupati.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini, Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulut, Donny Rumagit, Ketua Bawaslu Minahasa, Lord Arthur Malonda, pimpinan Bawaslu Minahasa, Arthur Karinda dan Donny Lumingas, Kepala Sekretariat Bawaslu Minahasa, Nick Kusen, dan mewakili Kapolres serta Kajari Minahasa. (*/HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Bawaslu

Direkomendasikan Bawaslu, KASN Beri Sanksi 4 ASN Tomohon

Published

on

TOMOHON, inforakyatnews.com sudah menerima tembusan surat KASN terkait 4 ASN Pemkot Tomohon yang direkomendasikan Bawaslu Tomohon beberapa waktu yang lalu, karena diduga bertindak tidak netral dalam Pemilu 2024. (18/4)-2024

Dalam surat yang diterima Bawaslu Tomohon itu, 4 ASN tersebut yakni Semuel Manopo (Saat peristiwa sebagai Lurah Walian 2), Kornelin Suoth (Saat Peristiwa Lurah Tara-Tara 1), Stenly Mokorimban (Kaban Kesbang), dan Ferry Pojoh (Saat peristiwa sebagai Lurah Kayawu)  direkomendasikan KASN ke Pejabat Pembina Kepegawaian Pemkot Tomohon untuk diberikan sanksi.

Manopo diberikan hukuman disiplin sedang, Suoth sanksi moral, Mokorimban hukuman disiplin ringan dan Pojoh hukuman disiplin berat.

“Semoga ini jadi bahan pelajaran berharga untuk semua ASN di Kota Tomohon, agar tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang sama di Pilkada 2024 ini,” ujar Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stenly Kowaas didampingi 2 pimpinan Bawaslu yakni Yossy Korah dan Handy Tumiwuda.

Ketiga pimpinan Bawaslu ini berharap semua jajaran ASN di Kota Tomohon agar memperlihatkan keteladanan dan tidak menodai citra ASN Pemkot Tomohon. Peraturan pemerintah  94 Tahun 2021 sudah tegas dan jelas, bahwa PNS harus memegang teguh netralitas sebagai sebuah kewajiban. (***)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Trending