Tomohon
Menteri Lingkungan Hidup Apresiasi Pemkot Tomohon, Wali Kota Caroll: Ini Komitmen Bersama

Jakarta, inforakyatnews.com/ – Menteri Lingkungan Hidup secara khusus memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Tomohon dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (13/4/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Hanif Faisol Nurofiq karena Tomohon dinilai berhasil meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke controlled landfill.
Acara penandatanganan itu berlangsung di Kantor Kementerian LH, Jakarta. Yang dilakukan oleh Gubernur Sulut bersama lima kepala daerah, termasuk Wali Kota Tomohon.
Menteri Hanif dalam sambutannya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Caroll Senduk.
Dalam sambutannya, Menteri Hanif menekankan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan komitmen kuat dari bupati/wali kota yang bertanggung jawab penuh di daerah.
Ia juga mendorong pemda untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memilah sampah.
Pemerintah pusat menargetkan penutupan sistem open dumping hingga 63,41 persen pada tahun 2026, dan berharap Sulut tidak lagi menggunakan metode tersebut.
“Kota Tomohon tidak lagi mengelola sampah secara open dumping tetapi sudah beralih ke controlled landfill. Harapan saya, apa yang telah dilakukan Kota Tomohon akan diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara,” ujar Menteri Hanif.
Menanggapi apresiasi tersebut, Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menindaklanjuti arahan Menteri guna menyukseskan program pengelolaan sampah nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah Kota Tomohon berkomitmen untuk mendukung dan menindaklanjuti arahan Bapak Menteri untuk menyukseskan program-program Bapak Presiden, khususnya pengelolaan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Hal ini tentunya memerlukan dukungan semua pihak dan seluruh masyarakat Kota Tomohon, agar penanganan masalah sampah di Kota Tomohon dapat terlaksana dengan baik,” ujar Caroll Senduk.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bersama Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, SH, serta Wali Kota Manado, Wali Kota Bitung, Bupati Minahasa, dan Bupati Minahasa Utara. Hadir pula jajaran Kementerian LH, Pemprov Sulut, dan kepala dinas LH kabupaten/kota.
Dengan adanya kerja sama PSEL ini, diharapkan pengelolaan sampah di Sulawesi Utara semakin terintegrasi, ramah lingkungan, dan dapat menghasilkan energi listrik bagi masyarakat. Kota Tomohon menjadi contoh bagi daerah lain dalam transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. (jud)
Tomohon
Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Program Rumah Subsidi dan BSPS di Tomohon
Tomohon, inforakyatnews.com/ – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung pelaksanaan program rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026).
Kunjungan lapangan tersebut berpusat di Rumah Tapak Subsidi Perumahan Grazia Residence 2, Kota Tomohon. Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi calon penerima bantuan program BSPS guna memastikan program tersebut tepat sasaran.
Dalam kunjungan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara melihat langsung kualitas rumah tapak subsidi yang dinilai baik, serta komitmen pengembang dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perumahan tersebut dikembangkan oleh mantan atlet bulu tangkis nasional juara Olimpiade, Greysia Polii.
“Tepuk tangan untuk pengembangnya dan juga Wali Kota Tomohon yang sudah menerapkan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis. Saya sudah cek semuanya bagus, kualitas bangunan juga baik,” tegas Ara.
Dalam rangkaian kunjungan ke Sulawesi Utara, Menteri PKP secara langsung menyetujui peningkatan kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sulawesi Utara dari 3.000 unit di 2025 menjadi 15.000 unit di 2026. Alokasi program BSPS di Sulawesi Utara juga ditingkatkan dari 748 unit di 2025 menjadi 8.198 unit di 2026, atau meningkat hampir 10 kali lipat.
“Saya minta pemerintah daerah melakukan terobosan. Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD sangat terbatas, tapi kepercayaan dan kolaborasi dengan pihak lain tidak terbatas,” ujar Menteri Ara.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah.
“Bapak Presiden Prabowo menugaskan Pak Ara (Menteri PKP) spesifik ini dan saya membantu. Membantu beliau dengan berbagai peraturan-peraturan yang dipermudah, sehingga lebih mudah,” ungkap Mendagri.
Usai peninjauan tersebut, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi Calon Penerima Bantuan (CBP) BSPS di Kelurahan Kakaskasen Dua. Program BSPS merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni melalui pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat.
Wali Kota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, bersama Wakil Wali Kota, Sendy Rumajar menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor perumahan di Kota Tomohon.
Menurut Caroll, dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah. Ia berharap program rumah subsidi dan BSPS dapat terus berlanjut serta menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah tersebut.
“Kunjungan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memastikan program perumahan berjalan efektif dan tepat sasaran di Kota Tomohon,” ungkap Walikota Caroll
Sebelumnya, Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H. bersama Wakil Wali Kota Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. telah menghadiri sosialisasi dan peluncuran BSPS tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (8/4/2026). (jud)
Tomohon
Wali Kota Tomohon Hadiri Musrenbang RKPD 2027 Provinsi Sulut yang Dibuka Mendagri Tito Karnavian
Manado, inforakyatnews.com/ – Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, S.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026).
Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Widiasanti.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, para pemangku kepentingan (stakeholder), serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Musrenbang RKPD 2027 merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, serta merumuskan prioritas pembangunan di Sulawesi Utara untuk tahun 2027.
Kehadiran Wali Kota Tomohon dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Tomohon
Tinjau Program Rumah Subsidi di Tomohon, Menteri PKP dan Mendagri Apresiasi Mall Pelayanan Publik Pemkot Tomohon
Tomohon, inforakyatnews.com/ – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melakukan kunjungan lapangan di Perumahan Grazia Residence 2, Kelurahan Tumatangtang, Kota Tomohon, Kamis (09/04/2026).
Kunjungan ini untuk meninjau Rumah Tapak Subsidi dan calon Penerima Bantuan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, Pemerintah Indonesia lewat program Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kebijakan ini dinilai sebagai terobosan untuk memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
“Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui skema yang pro-rakyat,”
Kebijakan ini juga menurutnya untuk mempercepat pemerataan kepemilikan hunian layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Kan kalau tenor lebih panjang, beban cicilan per bulan otomatis akan lebih rendah dibandingkan skema 15 atau 20 tahun,” ujar Menteri Ara sapaan akrab Maruarar Sirait di sela dialognya dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
Menurut Menteri, program pembangunan rumah untuk masyarakat MBR, memiliki multi player effect dalam mendorong perekononian daerah.
Ia menilai, pembangunan rumah subsidi mendorong perputaran uang di daerah, melibatkan UMKM, kontraktor, dan pengusaha material. Selain itu, program ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.
Selain perpanjangan tenor, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan lain seperti pembebasan BPHTB dan pembebasan PBG untuk MBR.
“Presiden Prabowo dari awal telah memerintahkan tidak bole rakyat kecil di rumah subsidi untuk membayar PBG dan BPHTB. Di seluruh Indonesia, gratis semuanya,” ungkap Menteri Ara.
Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian yang turut dalam kunjungan di perumahan Grazia Residance di Kota Tomohon mengatakan telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pengurusan administrasi.
Menteri Tito kemudian mengapresiasi Pemerintah Kota Tomohon yang telah memiliki mall pelayanan publik (MPP).
“Kota Tomohon ini salah satu dari enam Kabupaten Kota di Sulawesi Sulawesi Utara yang punya mall pelayanan publik. Saya terima kasih kepada bapak Wali Kota” ungkap Menteri Tito Karnavian.
“Saya sudah arahkan agar setiap daerah membuat mall pelayanan publik sehingga di satu atap ada outlet khusus pengurusan administrasi seperti outlet khusus untuk PBG yang bisa diselesaikan dengan cepat. Karena apa yang terjadi jika tidak ada mall pelayanan publik? Kasihan pengembang. Kasian masyarakat. Mereka harus mengurus izin PBG BPHTB, satu ke satu ke kantor-kantor. Pertanahan lah, disdukcapil lah, repot,” ujarnya.
Sementara itu Wali Kota Tomohon Caroll J A Senduk mengucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat untuk Kota Tomohon yang dinilainya sangat membantu masyarakat.
Wali Kota Caroll mengatakan saat ini juga Pemerintah Kota Tomohon telah mendorong pembentukan Perwako (Peraturan Wali Kota) soal PBG melalui Perwako RTRW di Kota Tomohon.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Sendy Rumajar juga mengapresiasi soal program pro-rakyat itu yang sangat membantu sekali. Menurutnya masyarakat Kota Tomohon rata-rata masih berpenghasilan kecil, sehingga program ini dinilai efektif untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan bedah rumah lewat program BSPS melalui Kementerian PKP sebanyak 504 unit rumah untuk masyarakat Kota Tomohon.” ujar Sendy Rumajar.
Oleh karena itu, Manteri Ara Sirait mengatakan agar program ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
Menteri Ara mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan rumah subsidi untuk Sulawesi Utara sebanyak 15.000 unit dari permintaan awal 3.000 unit. Dan menyiapkan program beda rumah sebanyak 300 unit yang sebelumnya 0.
Ia berpesan kepada Pemerintah Daerah agar semua kebijakan harus pro-rakyat.
“Kebijakan publik akan diuji juga oleh publik. Jadi mari kita berbuat kebaikan, baik kebijakan-kebijakan yang mendukung dan sangat bermanfaat bagi rakyat, tapi juga bermanfaat bagi kalangan dunia usaha. Yang ujungnya nanti akan meningkatkan PAD,” tutup Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. (jud)
Breaking News3 minggu agoWartawan Senior Sulut Dorong Perubahan di PWI, Sintya Bojoh Dinilai Sosok yang Tepat
- Berita Utama4 minggu ago
Ramadan Fest 2026 Sukses Digelar, Perumda Pasar Bitung Serahkan Hadiah untuk Generasi Muda
- Minahasa3 hari ago
Buka Seleksi Paskibraka Minahasa 2026, Sekda Watania Tekankan Disiplin, Mental, Nasionalisme
Sulut3 hari agoPemprov Sulut Teken Kesepakatan PSEL: Bakal Sulap Sampah Menjadi Sumber Energi
- Berita Utama2 minggu ago
Mona Kloer Pimpin Paripurna Penyampaian LKPJ 2025 Wali Kota dan Program Pembentukan Perda 2026
Parlementaria3 minggu agoLouis Schramm Serap Aspirasi Warga Tuminting dan Malalayang, Jalan Makam hingga Drainase Gereja Jadi Sorotan
Berita Utama4 minggu agoVany Kaunang Tegas! Perumda Sikat Pungli Suap dan Gratifikasi Jelang Hari Raya




















