MINAHASA – Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, membuka kegiatan forum komunikasi tahap pertama bersama pemangku kepentingan dengan BPJS Kesehatan, di Ruang Sidang Kantor Bupati, Kamis (25/4/24).

Sekda Watania mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah yang sangat penting untuk saling berbagi informasi, dan memperkuat kerja sama dalam upaya meningkatkan akses, serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Minahasa.

“Peran BPJS Kesehatan sangatlah penting, sebagai mitra strategis dalam menyelenggarakan program JKN. Dimana, BPJS Kesehatan sebagai bagian integral dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Sekda menjelaskan, melalui program JKN, BPJS Kesehatan telah memberikan kesempatan kepada jutaan penduduk Indonesia. Termasuk didalamnya kabupaten Minahasa, untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

“Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui regulasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dengan melaksanakan kerja sama, serta memastikan standar pelayanan yang tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak hal yang harus perbaiki bersama, khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Minahasa. Sehingga melalui forum ini, kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja program JKN.

“Saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Pemkab Minahasa, BPJS Kesehatan Cabang Tondano, dan semua pihak terkait dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Sekda.

Watania menyebut, dengan bekerjasama, maka dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Mengejar solusi, inovatif, dan mengimplementasikan kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

“Jadi, saya mengajak semua peserta forum untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Menyampaikan ide-ide konstruktif, serta berkomitmen untuk bekerjasama demi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Minahasa,” pungkas Watania.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Raymond Jerry Liuw, mengatakan bahwa forum ini untuk mengevaluasi dan mendiskisikan terkait program JKN yang ada di masing-masing kabupaten kota.

“Jika melihat dari road map tahun 2024, 98% penduduk Indonesia itu sudah terintegrasi dengan program JKN. Dan bersyukur kabupaten Minahasa cakupannya cukup baik. Karena, hampir seluruh penduduk di Minahasa sudah mengikuti program JKN,” kata Liuw.

Ia menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Ada lembaga-lembaga termasuk didalamnya pemerintah daerah turut serta mendukung pelaksanaan program JKN.

“Jika dilihat di sembilan kabupaten kota yang masuk wilayah pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Tondano, kontribusinya pemerintah daerah sangat besar. Dan itu terbukti dengan adanya alokasi anggaran untuk masyarakat yang diikutsertakan dalam program JKN,” jelas Liuw.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs Riviva Maringka MSi, sebagai moderator, serta para kepala dinas dan badan di Pemkab Minahasa. (*)

MINAHASA,inforakyatnews.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa kembali meraih Penghargaan Pembangunan Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), atas prestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah.

Pada kesempatan ini, Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy S Kumendong MSi, yang menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, disela sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, Provinsi Sulut, di Manado, Rabu (25/04/24).

Diketahui Penghargaan Pembangunan Daerah sendiri adalah anugrah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah.

Bupati Kumendong mengatakan, penghargaan ini merupakan buah kerja keras seluruh perangkat daerah, para camat, hukum tua dan lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan.

”Puji Tuhan, hari ini kita menerima penghargaan pembangunan daerah dari Gubernur Sulut, ini pertanda bahwa selama ini kerja-kerja pemerintahan serta pembangunan di kabupaten Minahasa berjalan dengan baik dan sukses. Ini merupakan hasil kerja keras kita dan karena itu kita jadikan penghargaan ini sebagai pelecut semangat kita untuk berbuat lagi yang terbaik untuk pembangunan Minahasa yang makin hebat ,” ucap Bupati.

Kumendong pun menegaskan kedepan kerja makin kompleks, dibutuhkan kerjasama yang lebih intens. Sinergitas untuk membangun kabupaten Minahasa menjadi suatu yang paling penting dan mendasar.

”Mari kita terus bangun kekompakan serta komitmen yang kuat untuk menjadikan Minahasa makin maju dan hebat ,” tandasnya.

Turut hadir pula mendampingi Bupati, sejumlah Jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa. (*/HerS)

MINAHASA, inforakyatnews.com –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menggelar Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-28, Tahun 2024, dengan Tema “Otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat”, bertempat di halaman Kantor Bupati Minahasa. Kamis, (25/4/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si, menjadi Inspektur Upacara (Irup) yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, MSi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana dan Pegawai Non ASN.

Dalam arahannya saat membacakan arahan Mendagri Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Bupati Kumendong, menyampaikan tema hari Otonomi Daerah ke-28 ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditingkat lokal.

“Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti filosofi dan tujuan otonomi daerah,” ucap Bupati

Lebih lanjut dikatakannya, Otonomi daerah merupakan hak wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

“Dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip prinsip dasar yang
tertuang dalam pasal 18 UUD 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Bupati

Dijelaskannya bahwa Otonomi daerah adalah upaya untuk melakukan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah, dengan maksud mengurangi dominasi pemerintah pusat serta memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah di Indonesia

Bupati pun mengingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian lingkungan.

Menurut dia, dengan pertumbuhan ekonomi hijau, kita dapat meraih kemakmuran serta kemajuan sosial dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

“Hal ini sesuai dengan tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, yakni Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat. Kiranya momentum tersebut sebagai refleksi terkait esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang ke-28,” pungkasnya. (*/HerS)