Connect with us

Daerah

Digelar Dinas P3A, Sekda Minahasa Berikan Materi Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Usia Dini

Published

on

MINAHASA, inforakyatnews.com -Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, MSi, membuka sekaligus pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pernikahan Usia Dini, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Senin (11/12/2023).

Adapun pembawa materi dalam kegiatan ini diantaranya Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Riviva Maringka M.Si, bersama Kadis P3A Agustifo Tumundo SE, M.Si.

Dalam sambutannya, Sekda Menyampaikan” Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si dan Sekretaris Daerah kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si mengapresiasi kepada para peserta sekalian yang telah hadir dalam kegiatan yang bernilai penting dan strategis ini bagi generasi muda di Kabupaten Minahasa.

Setiap anak memerlukan perlindungan dalam berbagai bidang, baik kesehatan, psikologis, pendidikan dan sebagainya. Diera digitalisasi saat ini sangat membawa dampak yang besar bagi anak-anak dan apabila salah di interpretasikan akan membawa dampak yang buruk. Salah satu contohnya adalah pernikahan usia dini yang marak terjadi saat ini. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu ekonomi dan sosial. Situasi perekonomian orang tua yang semakin sulit, memberi dampat turunnya kualitas dan kuantitas kepengasuhan anak, sehingga dalam kesehariannya anak kurang mendapatkan pengawasan yang memadai, hal ini yang membawa dampak anak menjadi rentan terhadap paparan hal-hal negatif, semacam pergaulan bebas dan pornografi yang mengakibatkan pernikahan dini.

Kegiatan ini bertujuan agar siswa-siswa mengetahui manfaat dan kekurangan jika menikah diusia dini, sesuai dengan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang usia nikah menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan dalam undang-undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berumur 18.

Pembinaan terhadap generasi muda menjadi warga negara yang baik harus menjadi perhatian utama kita bersama, karena tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik.

Untuk kita ketahui bersama, bahwa melalui sosialisasi ini memberikan wawasan bagi para siswa tentang bahaya pernikahan di usia dini dan untuk menekan angka stunting, kematian ibu dan anak yang merupakan tujuan nasional dan utuk meningkatkan kesadaran perhatian terhadap pentingnya perlindungan dan pemenuhuhan hak anak.

Dengan semakin kuat dan kokohnya pemahaman tentang bahaya pernikahan usia dini diyakini dapat menjadi benteng kokoh dari pengaruh – pengaruh negatif yang ditimbulkan dari perkembangan era digitalisasi

Adik-adik siswa generasi muda penerus bangsa sekalian yang saya banggakan. Kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dimana pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan pemilihan forum anak Kabupaten Minahasa. Forum Anak Kabupaten adalah organisasi anak yang di bina Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah dengan anak-anak diseluruh Kabupaten Minahasa dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.

Pernikahan bukanlah hal yang muda , karena didalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi kedepan. Bagi individu yang telah memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan, mungkin akan mudah menjalani dan menghadapi berbagai konsekuensinya. sebaliknya, bagi yang belum siap, sebaiknya menunda atau mendewasakan terlebih dahulu usia perkawinan. Kematangan biologis apabila seseorang telah cukup usia maupun dari segi fisik dan materi, Sedangkan kematangan psikologis adalah apabila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara baik, dapat menempatkan persoalan sesuai keadaan.

Tepat kiranya, apabila generasi muda turut memikirkan dan mengembangkan implementasi nilai-nilai dari bahaya perkawinan dini, secara lini waktu, generasi milenial inilah, yang akan menduduki posisi kepemimpinan pada saat INDONESIA EMAS di tahun 2045 nanti.

Para peserta sekalian yang saya banggakan, Besar harapan kami adik-adik peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada saat ini, agar dapat memahami bahaya dari pernikahan usia dini dan dapat juga mengikuti pemilihan forum anak daerah dimana adik-adik siswa dapat menjadi corong pelapor dan pelopor untuk tercipta masyarakat generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, memiliki kepribadian yang tinggi, dan berjiwa selalu berilmu pengetahuan di dunia modern sehingga visi pemerintahan kabupaten minahasa yaitu Terwujudnya Masyarakat Minahasa Yang Sejahtera dan Berkarakter”, dapat terwujud dengan baik. Untuk Kabupaten Minahasa yang semakin tangguh” Tutup Watania.

Turut hadir juga pada kegiatan tersebut yaitu perwakilan siswa siswi SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Minahasa.(*)

Print Friendly, PDF & Email

Daerah

Secara Virtual, Sekda Watania Ikuti Rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si mengikuti rapat evaluasi capaian pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024, bertempat di ruangan Minahasa Command Center Kantor Bupati Minahasa, Jumat (21/6/2024).

Dalam rapat evaluasi pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ini digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, yang dipimpin langsung oleh Menteri koordinator PMK, Muhajir Effendy.

Diketahui, Rapat bersama Kemenko PMK diikuti oleh seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, juga diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam intervensi stunting serentak dengan memaparkan sejauh mana langkah intervensi stunting yang telah dilakukan, termasuk hasil capaian pengukuran dan penimbangan yang menyasar bayi lima tahun.

Muhajir Effendy berharap, seluruh sasaran stunting seperti calon pengantin, balita, dan ibu hamil diminta mengunjungi posyandu secara rutin untuk melakukan pengukuran dan penimbangan sebagai upaya mencegah lahirnya stunting baru.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si mengatakan bahwa Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, dan kita di kabupaten minahasa terus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari berbagai OPD mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga infrastruktur serta mengevaluasi efektivitas intervensi penurunan stunting” Kata Sekda Watania.

Turut hadir pula mendampingi Sekda Minahasa, Kadis Pendidikan Tommy Wuwungan S,Pd, Kadis Sosial Dr. Maya Rambitan M,Kes, Kadis PUPR Daudson Rombon ST, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes. (*/HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Daerah

Bupati Kumendong: Pelayanan Kesehatan Primer Ujung Tombak Sistem Pelayanan Kesehatan

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com – Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.SI didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dr Olviane Rattu M.Kes menghadiri sekaligus membuka kegiatan Kick Off Meeting Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan penyerahan SK Piloting Project Penerapan ILP dan Penandatanganan Komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Seluruh Lintas Sektor, Lintas Program Terkait Penerapan ILP di Kabupaten Minahasa, Bertempat di Hotel Yama Resort Tondano, Jumat (21/6/24).

Dalam sambutannya Bupati Kumendong menyampaikan bahwa “Pelayanan kesehatan primer merupakan ujung tombak dalam sistem pelayanan kesehatan di indonesia, sehingga dalam pelayanan kesehatan primer inilah, masyarakat akan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang baik, sesuai dengan yang mereka butuhkan. oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan primer di kabupaten minahasa berjalan dengan optimal, terintegrasi, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat” Kata Kumendong.

Pj. Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong, M. Si.

Lebih lanjut Bupati menambahkan, Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kematian yang terjadi di indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah, namun spesifik terjadi untuk berbagai kelompok usia diantaranya penyakit stroke, penyakit jantung iskemik, hipertensi dan tbc yang menduduki penyebab kematian tertinggi pada kelompok usia di atas 15 tahun. sedangkan di bawah usia 15 tahun, lebih cenderung pada permasalahan gizi, penyakit menular seperti tbc, diare, dan infeksi saluran pernafasan yang mendominasi. selanjutnya pada kondisi ibu hamil, penyebab kematian terbesar disebabkan pada perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan.

Untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut, kementerian kesehatan telah berkomitmen melaksanakan 6 (enam) pilar transformasi, yang salah satu diantaranya yaitu transformasi layanan primer, sehingga menjadikan transformasi inilah yang menjadi pilar penting dengan tujuan untuk mendekatkan layanan promotif preventif berkualitas kepada masyarakat melalui promosi kesehatan, pencegahan, deteksi dini, dan pelayanan kesehatan untuk semua siklus hidup. tujuan dari pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer, yaitu untuk mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai sektor kesehatan, dan dengan integrasi ini diharapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat bekerja secara sinergis, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan berkualitas” Tutup Kumendong.

Diwaktu yang sama, Kadis Kesehatan Kabupaten Minahasa Dr Olviane Imelda Rattu M,Kes mengatakan “Hari ini kami Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Minahasa Tahun 2024, ILP ini salah satu kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer dan itu dilaksanakan di seluruh Indonesia dan kami bersyukur mendapat bantuan dari global fund atau bank dunia dalam hal pendampingan maupun dalam hal pembiayaan dan ini diberikan dalam jangka waktu 1 tahun walaupun di minahasa hanya satu titik yang mendapatkan bantuan yaitu di Puskesmas Kombi dan yang menjadi lokus itu di desa makalesung dalam hal ini Pustu atau puskesmas pembantu, karena sekarang di ILP itu pelayanan yang diberikan bukan hanya ditingkat puskesmas tapi sampai Pustu yang akan diperkuat dengan kementerian kesehatan.

“Kami sungguh berterima kasih mendapatkan bantuan ini apalagi pendampingnya langsung dari global fund, mudah mudahan ini merupakan titik awal kita untuk kembali melakukan transformasi, melakukan perbaikan-perbaikan guna pemenuhan kelengkapan dalam rangka sarana prasarana SDM dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga mendekatkan akses dan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.” Jelas Kadis Kesehatan Minahasa.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, Perwakilan The Global Fund Herdin Mokodompit, SKM, Para Camat se-Kabupaten Minahasa, Para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Minahasa dan turut mendampingi Pj Bupati Minahasa, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Ka.Bapelitbangda, Kabag Prokopim.(*/HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Bawaslu

Hadirkan Narasumber Gakumdu, KPU Sulut Gelar Penyuluhan Produk Hukum Pilkada Serentak 2024, di Minahasa

Published

on

MINAHASA, inforakyatnews.com
-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar penyuluhan produk hukum terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Bertempat di Warung Kopi Rumah Tua Tondano, Jumat (21/6/2024).

Penyuluhan ini pula menghadirkan beberapa perwakilan diantaranya perwakilan partai politik, organisasi pegiat pemilu, dan insan pers.

Dalam penyampaiannya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Yafeth Tinangon, S.Si, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari road show penyuluhan produk hukum di 15 kabupaten dan kota se-Sulut.

“Kabupaten Minahasa menjadi kabupaten yang pertama digelarnya kegiatan penyuluhan ini, nantinya akan berlanjut ke kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara,” Ujar Mantan Ketua KPU Minahasa ini.

Adapun penyuluhan ini, menurutnya, bertujuan memberikan penguatan aspek hukum kepada stakeholder demi suksesnya tahapan Pilkada 2024 yang ada di Sulut nanti.

“Kita akui suksesnya pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada bagaimana peserta pilkada maupun masyarakat pemilih dalam memahami produk hukum yang akan mengatur jalannya setiap tahapan pilkada,” Terangnya.

Sementara itu selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP Sulut, Dr. Victory Rotty, yang menjadi pemateri, menjelaskan tentang standarisasi dalam terwujudnya pemilihan yang berkualitas.

“Mungkin kita punya pandangan yang berbeda soal kriteria pemilihan berkulitas, tapi dalam pandangan saya setidaknya ada tiga hal prinsip, yaitu pertama kedaulatan rakyat jangan sekali-kali dihilangkan, kedua kedaulatan rakyat jangan dibatasi, dan ketiga kedaulatan rakyat jangan disalahgunakan,” papar Rotty yang juga sebagai akademisi Universitas Negeri Manado itu.

“Ketika kita tidak melanggar prinsip-prinsip ini, maka kita bisa dengan mudah mengukur pemilihan ini berintegritas atau tidak,” imbuhnya.

Adapun pemateri berikutnya, Dr Goinpeace Tumbel, yang juga menjadi narasumber memaparkan materinya terkait problematika hukum administrasi kepemiluan.

Dipaparkannya tentang sejarah singkat kepemiluan, dimana sejak 2005 rakyat berdaulat melalui pemilihan secara langsung.
Sejak itu, banyak lahir produk hukum atau undang undang yang mengatur pemilu secara langsung yang tujuannya mengatur dan menjamin proses pemilu secara langsung berjalan sesuai aturan.

“Tapi dari pengalaman yang kita lihat, faktanya walaupun regulasinya sudah jelas, hukum administrasinya jelas, tapi praktik-praktik pelanggaran masih sering ditemui dan mencederai demokrasi di Indonesia,” Tutur Tumbel.

Untuk itu menurut dia, salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kepemiluan adalah moralitas dari semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun masyarakat pemilih.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan lainnya yang disampaikan oleh Anggota Komisioner Bawaslu Sulut Donny Rumagit, STP, SH, terkait dengan pengawasan dan penindakan Pilkada, kemudian dilanjutkan dengan Penyuluhan oleh perwakilan Polda Sulut diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Sulut Kombespol Ganif Siahaan, SIK, terkait pencegahan dan penindakan hukum serta narasumber dari Kejati Sulut diwakili oleh Plh. M. Harun Sunadi, S. E, S. H, M. H, selaku koordinator Kajati Sulut.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, Sekretaris KPU Minahasa Stella Sompe, dan jajaran. (HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Trending