Connect with us

Daerah

Dipimpin Hukum Tua D.J. Walean, Pemdes Noongan 3 Ikuti Sosialisasi Desa Sadar Hukum

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com – Pemerintah Desa Noongan 3 dipimpin Hukum Tua Denhart J. Walean, mengikuti Sosialisasi Desa Sadar Hukum, yang digelar  Pemerintah Kecamatan Langowan Barat, Bertempat di Balai Desa Walewangko, Jumat (1/12/23).

Dalam sambutannya Camat Langowan Barat Ir Sisca Maseo saat membuka kegiatan ini mengatakan tentunya kita bersyukur atas penyertaan Tuhan kegiatan sosialisasi desa sadar hukum boleh berjalan saat ini.

“Kehadiran para hukum Tua dan perangkat desa dalam hal ini perwakilan Kepala Jaga (Pala), nantinya melalui sosialisasi ini, akan menjadi contoh ditengah masyarakat, ” Kata Maseo, sembari mengucapkan secara resmi saya membuka kegiatan ini.

Lebih lanjut dikatakannya penting nya kami hadir memberikan sosialisasi ini karena banyak hal yang ingin kami share, karena berdasarkan perundangan yang berlaku, sesudah pancasila ada UUD, dimana sesuai pasal maka setiap warga negara wajib sadar hukum.

“Tujuan pelaksanaan ini, adalah agar perangkat desa mengetahui nilai-nilai peradapan yang ada yang harus kita junjung tinggi, ini menjadi penting tujuannya agar semua masyarakat menciptakan situasi yang kondusif, dengan memiliki nilai hati nurani, nilai budaya dan cerdas hukum, “ujarnya.

Diakhir sambutannya dia menambahkan Intinya berbicara tentang hukum. Dengan memiliki akuntabilitas dalam menjalankan program kerja yang ada di desa.

“Berikut Aksestabilitas dengan tidak mengadakan agenda sendiri dalam mengadakan suatu kegiatan pemerintah Desa, jadi mengadakan kegiatan di desa harus diketahui hukum tua, makanya hukum Tua dan perangkat desa harus ada koordinasi. Supaya nantinya juga masyarakat sadar hukum harus ada koordinasi. Begitu juga Koordinasi pemerintah Desa dengan Polsek dan Danramil harus ada karena pentingnya dalam sadar hukum, “tandasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan materi yang diberikan Kapolsek Langowan Barat IPTU Adrian Tatontos, tentang pentingnya sadar hukum yang berkenan dimana hukum memiliki indikator. Diantaranya indikator hukum, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, prilaku hukum.
Pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat, dengan mengatur prilaku, “terang Kapolsek.

Diakhir materinya, Kapolsek mengajak kita sebagai pemerintah Desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoaks dan tidak mudah terprovokasi yang memecah persatuan dan kesatuan NKRI.

Adapun Kasat Intel Kejari Minahasa Suhendro Kusumo melalui stafnya saat memberikan materi menekankan pentingnya perangkat desa mengetahui tentang masalah hukum tentang pencegahan dan penanganan kejahatan Mafia tanah, dan tugas perangkat desa memediasi masalah yang ada ditengah masyarakat ketika ada permasalahan dengan jual beli tanah, maka tugas penting perangkat desa adalah mediator.

Diharapkannya juga, agar menjelang pemilu tahun 2024 ini, para perangkat desa tidak terlibat dalam politik praktis dalam mengarahkan peserta pemilu, agar nantinya tidak bersentuhan dengan masalah hukum, sembari berpesan mari menjaga netralitas ditengah masyarakat.(HerS)

Print Friendly, PDF & Email

Daerah

Digelar DP3AD Sulut, Sekda Watania Buka Rakor Penguatan Kelembagaan, PUG di Minahasa

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulut, bertempat di Kantor Bupati Minahasa, Tondano.Kamis (20/6/24).

Diketahui Rakor ini dipimpin oleh Kepala Dinas P3AD Provinsi Sulut Wanda LC Musu, SE, MSi dan Plt. Kepala Dinas PPPA Minahasa Agustivo Tumundo, SE, MSi, dan turut dihadiri oleh Kaban BPKAD Joice Pua, SE, Plh Kadis Budpar Thelma Lapian, SE, Inspektur Penbantu Bidang II Widiwati Rinjani, SSos, Sekban Bapelitbangda Edwin Muntu, SP, MSi, Sekdis PPPA Josefien Kaurouw, SP, Kabid Kualitas Hidup Perempuan Irene Rumagit, SE, MSi, Kabid Partisipasi Masyarakat Dra. Fivi Lensun, Plt. Kanıt UPTD PPA Minahasa Joke Fanny Runtuwene, SKep, MMKes dan peserta lainnya.

Dalam arahannya Sekda Lynda Watania mengharapkan agar semua OPD terkait untuk memberikan penguatan kelembagaan terutama yang tergabung dalam Pokja PUG.

Dia mengharapkan juga agar semua pihak dapat mendukung kesiapan Kabuoaten Minahasa mengikuti proses penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2024/2025 dari Kementerian PPPA RI.

Sementara Plt Kadis PPPA Minahasa Agustivo Tumundo, mengucapkan terima kasih dan apresiasi bagi Kepala Dinas P3AD Provinsi Sulut dan jajarannya yang memberikan penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten Minahasa.(HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Daerah

Bupati Kumendong: Stunting Adalah Masalah Gizi Kronis Akibat Kurangnya Asupan Gizi

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com – Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M,Si, menyampaikan Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan.

Hal ini dikatakannya saat
menghadiri dan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan tim percepatan penurunan Stunting dan percepatan pengukuran dan Intervensi serentak pencegahan Stunting di Kabupaten Minahasa, bertempat
di Ruang Sidang Kantor Bupati, Kamis (20/6/2024).

Kegiatan ini diawali dengan laporan yang disampaikan Kadis DPPKB Meitha Aguw.

Kumendong mengatakan “Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, dan di Kabupaten Minahasa harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting, terdiri dari berbagai OPD mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga infrastruktur, “kata Kumendong.

Lebih lanjut dijelaskannya, kehadiran Kita disini, guna membahas pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, serta mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, dan mengidentifikasi tantangan serta solusi untuk meningkatkan efektivitas intervensi kita, sehingga penurunan stunting memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkesinambungan.

“Disini. Saya menekankan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu penguatan data dan sistem informasi karena dengan data yang akurat sangat penting untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi program,” Terangnya.

Ditambahkannya, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader tenaga kesehatan dan kader posyandu adalah ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan stunting.

“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pencegahan stunting, sehingga edukasi mengenai pentingnya asupan gizi yang baik, praktik pengasuhan yang benar, serta pola hidup sehat harus terus digalakkan.

“Saya berharap, melalui rapat koordinasi ini, kita dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Minahasa. Kita semua dapat berkomitmen untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” Punhkasnya.

Turut hadir juga dalam kegiatan ini,Jajaran Pejabat Pemkab Minahasa, diantaranya, Kepala Inspektur Minahasa, Kepala Bapelitbangda, Kadis Sosial, Kadis Perkim, Kadis Capil, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Kominfo, Kadis Pangan, Sekdis PU, Para Camat di Minahasa, serta Para Kepala Puskesmas dan Petugas Gizi. (*/HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Daerah

Sekda Watania: Pengurusan Dokumen KK, KTP Dan Akte Di Capil Gratis

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr. Lynda Watania, M.Si, MM, menyampaikan Dokumen Kependudukan seperti KK, KTP, Akte Kelahiran merupakan syarat penting dalam administrasi kependudukan.

“Dokumen ini dinamis dan harus ada inisiatif dari masyarakat, misalkan untuk pembuatan KTP bagi yang belum memiliki KTP Dan perekaman dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, ini gratis alias tidak dipungut biaya,” kata Sekda

Hal ini dikatakannya saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Narasumber di Kelurahan Tounsar, Kecamatan Tondano Selatan, Rabu (19/6)

Watania menjelaskan kegiatan sosialisasi ini untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mewujudkan minahasa yang baik dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

“Karena, perangkat kelurahan yang sering dimintakan keterangan oleh masyarakat, oleh sebab itu hal ini harus diketahui oleh aparat atau perangkat kelurahan, sebab mereka merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil,” tandasnya.

Diketahui sosialisasi ini dibuka oleh Camat Tondano Selatan Joris Tumilantouw, dihadiri Sekcam Margaretha Lidya Pelealu, Lurah Tounsaru Keny Mario Lumowa, Kasie Pemerintahan Mauna J Rengkuan, beserta perangkat Kelurahan dan tokoh masyarakat Tonsaru.(HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Trending