Tomohon
Tinjau Program Rumah Subsidi di Tomohon, Menteri PKP dan Mendagri Apresiasi Mall Pelayanan Publik Pemkot Tomohon
Tomohon, inforakyatnews.com/ – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melakukan kunjungan lapangan di Perumahan Grazia Residence 2, Kelurahan Tumatangtang, Kota Tomohon, Kamis (09/04/2026).
Kunjungan ini untuk meninjau Rumah Tapak Subsidi dan calon Penerima Bantuan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, Pemerintah Indonesia lewat program Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kebijakan ini dinilai sebagai terobosan untuk memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
“Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui skema yang pro-rakyat,”
Kebijakan ini juga menurutnya untuk mempercepat pemerataan kepemilikan hunian layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Kan kalau tenor lebih panjang, beban cicilan per bulan otomatis akan lebih rendah dibandingkan skema 15 atau 20 tahun,” ujar Menteri Ara sapaan akrab Maruarar Sirait di sela dialognya dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
Menurut Menteri, program pembangunan rumah untuk masyarakat MBR, memiliki multi player effect dalam mendorong perekononian daerah.
Ia menilai, pembangunan rumah subsidi mendorong perputaran uang di daerah, melibatkan UMKM, kontraktor, dan pengusaha material. Selain itu, program ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.
Selain perpanjangan tenor, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan lain seperti pembebasan BPHTB dan pembebasan PBG untuk MBR.
“Presiden Prabowo dari awal telah memerintahkan tidak bole rakyat kecil di rumah subsidi untuk membayar PBG dan BPHTB. Di seluruh Indonesia, gratis semuanya,” ungkap Menteri Ara.
Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian yang turut dalam kunjungan di perumahan Grazia Residance di Kota Tomohon mengatakan telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pengurusan administrasi.
Menteri Tito kemudian mengapresiasi Pemerintah Kota Tomohon yang telah memiliki mall pelayanan publik (MPP).
“Kota Tomohon ini salah satu dari enam Kabupaten Kota di Sulawesi Sulawesi Utara yang punya mall pelayanan publik. Saya terima kasih kepada bapak Wali Kota” ungkap Menteri Tito Karnavian.
“Saya sudah arahkan agar setiap daerah membuat mall pelayanan publik sehingga di satu atap ada outlet khusus pengurusan administrasi seperti outlet khusus untuk PBG yang bisa diselesaikan dengan cepat. Karena apa yang terjadi jika tidak ada mall pelayanan publik? Kasihan pengembang. Kasian masyarakat. Mereka harus mengurus izin PBG BPHTB, satu ke satu ke kantor-kantor. Pertanahan lah, disdukcapil lah, repot,” ujarnya.
Sementara itu Wali Kota Tomohon Caroll J A Senduk mengucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat untuk Kota Tomohon yang dinilainya sangat membantu masyarakat.
Wali Kota Caroll mengatakan saat ini juga Pemerintah Kota Tomohon telah mendorong pembentukan Perwako (Peraturan Wali Kota) soal PBG melalui Perwako RTRW di Kota Tomohon.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Sendy Rumajar juga mengapresiasi soal program pro-rakyat itu yang sangat membantu sekali. Menurutnya masyarakat Kota Tomohon rata-rata masih berpenghasilan kecil, sehingga program ini dinilai efektif untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan bedah rumah lewat program BSPS melalui Kementerian PKP sebanyak 504 unit rumah untuk masyarakat Kota Tomohon.” ujar Sendy Rumajar.
Oleh karena itu, Manteri Ara Sirait mengatakan agar program ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
Menteri Ara mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan rumah subsidi untuk Sulawesi Utara sebanyak 15.000 unit dari permintaan awal 3.000 unit. Dan menyiapkan program beda rumah sebanyak 300 unit yang sebelumnya 0.
Ia berpesan kepada Pemerintah Daerah agar semua kebijakan harus pro-rakyat.
“Kebijakan publik akan diuji juga oleh publik. Jadi mari kita berbuat kebaikan, baik kebijakan-kebijakan yang mendukung dan sangat bermanfaat bagi rakyat, tapi juga bermanfaat bagi kalangan dunia usaha. Yang ujungnya nanti akan meningkatkan PAD,” tutup Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Partai
Gelar RAKOR Di Lima Kecamatan, Dpc Gerindra Tomohon Mantapkan Persiapan RAKERCAB Serta Perkuat Strategi Sampai Tingkat Anak Ranting.
inforakyatnews.com – Tomohon, 12 Juni 2026 — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Tomohon telah sukses menyelenggarakan rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara bertahap di seluruh wilayah kecamatan se-Kota Tomohon.
Kegiatan ini berlangsung di bawah komando langsung Ketua DPC Gerindra Kota Tomohon, Sendy G.A Rumajar, dengan fokus utama memantapkan seluruh persiapan menjelang penyelenggaraan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) serta memperkuat konsolidasi dan strategi partai hingga ke tingkat paling bawah, yaitu Anak Ranting.
Rapat koordinasi dilaksanakan di lima wilayah kecamatan yang meliputi: Kecamatan Tomohon Utara, Tomohon Selatan, Tomohon Tengah, Tomohon Timur, dan Tomohon Barat. Kegiatan dihadiri oleh jajaran pengurus inti DPC, Ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) setiap kecamatan, Ketua Ranting, pengurus Anak Ranting, serta seluruh kader inti yang bertugas langsung di wilayah masing-masing,
Ditemui diruang kerja Sekretariat, Ketua DPC Gerindra Kota Tomohon, Sendy G.A Rumajar menegaskan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat fondasi organisasi, dan memastikan kesiapan menyambut Rakercab yang akan menjadi tonggak penyusunan program kerja partai ke depan.
“Kami tidak hanya ingin mempersiapkan Rakercab secara administrasi dan teknis semata, tetapi lebih dari itu. Konsolidasi ini harus menyentuh sampai ke tingkat Anak Ranting, karena di sanalah ujung tombak partai berada. Kekuatan Gerindra terletak pada seberapa kuat akarnya di tengah masyarakat, dan itu dibangun mulai dari tingkat paling bawah,” tegas Segar
Lebih lanjut ia menjelaskan, strategi, kebijakan, dan arah perjuangan partai harus dipahami dan dijalankan secara seragam oleh seluruh jajaran, mulai dari pimpinan cabang hingga pengurus di lingkungan terkecil. “Tidak boleh ada kesenjangan informasi. Apa yang menjadi keputusan di tingkat pimpinan harus sampai, dipahami, dan dijalankan dengan baik oleh Seluruh pengurus mulai dari Dpc, Pac, Ranting dan Anak Ranting. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil partai akan terasa nyata manfaatnya bagi warga Kota Tomohon,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan laporan kondisi di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta berbagai masukan dan usulan untuk penguatan organisasi. Hasil dari rangkaian rakor ini melahirkan kesepakatan mengenai jadwal pemantapan persiapan Rakercab, pembagian tugas yang jelas, serta program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap wilayah.
Seluruh jajaran yang hadir menyatakan komitmen penuh untuk mendukung arah kebijakan pimpinan dan memastikan konsolidasi berjalan berkelanjutan. Semangat kekompakan dan kebersamaan yang terbangun selama kegiatan menjadi modal utama bagi Gerindra Kota Tomohon untuk terus melangkah maju.
Johny M. Kreysen Sekretaris Dpc Gerindra Tomohon menambahkan, “Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, DPC Gerindra Kota Tomohon semakin matang dan siap dalam menjalankan setiap agenda organisasi, serta semakin kokoh dalam membangun kepercayaan masyarakat sebagai partai yang hadir, bekerja, dan melayani dari tingkat paling bawah”. terangnya
Breaking News
Program Pembentukan Peraturan Daerah Semakin Dikukuhkan Melalui Rapat Bapemperda oleh Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Kota Tomohon.
inforakyatnews.com – TOMOHON, – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar rapat bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon untuk membahas perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Senin di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Kota Tomohon, 8 juni 2026
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Tomohon, Ir. Feky K. Rumondor, ST. Turut hadir anggota Bapemperda Ibu Vonny Mongdong dan Ibu Joice F. Poluan, serta didampingi oleh jajaran Sekretariat DPRD Kota Tomohon dan Tenaga Ahli Bapemperda.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas dan menyepakati perubahan yang diperlukan dalam Propemperda Tahun 2026 guna menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan peraturan yang berlaku.
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara resmi melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Perubahan Propemperda Tahun 2026.
Penandatanganan dilakukan bersama oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Tomohon dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
Perubahan Propemperda ini menjadi langkah penting dalam memastikan penyusunan peraturan daerah di Kota Tomohon berjalan terarah, terencana, dan sesuai dengan prioritas kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah.
inforakyatnews.com – Tomohon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar rapat Badan Musyawarah (BANMUS) pada hari Selasa, 2 Juni 2026.
Rapat ini diselenggarakan khusus untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja serta agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan Juni.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang, S.Sos., dan dihadiri oleh para Wakil Ketua serta seluruh anggota BANMUS.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi dewan dalam rangka pengawasan, penyusunan kebijakan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Hasil keputusan yang disepakati dalam rapat ini selanjutnya akan menjadi acuan utama dan pedoman bagi seluruh unsur DPRD Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepanjang bulan berjalan.
