Breaking News
Harganas ke-30 Tingkat Provinsi, Sekda Watania: Pentingnya Pembangunan Keluarga

MINAHASA, inforakyatnews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tahun 2023 tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (26/8/23).
Harganas tahun 2023 tingkat Provinsi Sulut ini, dirangkaikan dengan kunjungan kerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, SpOG (K).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Terbuka Publik, Kabupaten Minahasa Selatan ini, digelar dagang produk yang dilakukan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Gelar Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), pelayanan kesehatan dan KB, juga pementasan seni budaya dari 15 kabupaten kota se-Sulut.
Dikesempatan itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo pun mengajak masyarakat Sulut untuk menjadikan keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
“Program peningkatkan kualitas keluarga harus disukseskan. Wanita melahirkan anak lebih tidak masalah, yang paling penting jaga jarak kelahiran,” ujarnya.
Hasto juga menjelaskan ciri-ciri anak stunting, dan mengajak setiap keluarga agar menjaga kebersihan lingkungan, serta menata sanitasi sebagai upaya pencegahan terjadinya stunting.
“Akhir 2023, stunting ditargetkan menjadi 17 persen. Dan tahun 2024 menjadi 14 persen sesuai apa yang diharapkan Pak Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Usai menghadiri kegiatan, Sekda Lynda Watania mengatakan bahwa momentum Harganas ke-30 ini, ia mengajak masyarakat Minahasa, untuk memahami pentingnya pembangunan keluarga.

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr Lynda Watania MM, bersama beberapa kepala daerah ketika mengikuti peringatan HARGANAS Tingkat Provinsi.
Terkait stunting, Watania mengatakan, Pemkab Minahasa terus berupaya menurunkan angka masalah gizi kronis. Bahkan, saat ini, Pemkab Minahasa berhasil menekan angka stunting hingga 16,5 persen dari target yang ditetapkan secara nasional, yakni 14 persen.
“Saat ini, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalalm rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, dengan target penurunan 14 persen,” kata Watania
Sekda berujar, upaya penanganan stunting di Minahasa, harus menjadi prioritas, dan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak.
“Komitmen ini harus tetap dijaga, dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya sampai ditingkat kelurahan maupun desa,” pungkasnya.
Hadir pula dalam kegiatan itu, Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar SH, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Ir Diano Tino Tandaju MErg, Kadis Dukcapil dan KB Sulut, Christodharma Sondakh.
Turut mendampingi Sekda Minahasa, Kadis PPKB Dra Meita Aguw, Kadis Dukcapil Meidy Rungakuan SH MAP, Kadis Sosial dr Maya Rambitan MKes, Kadis Kesehatan dr Olivia Rattu, Kadis Pertanian Dr Margareta Ratulangi, Kadis Kelautan Ir Lendy Aruperes, dan Kadis Pangan Drs Stedi Sumual. (*)
Breaking News
Wartawan Senior Sulut Dorong Perubahan di PWI, Sintya Bojoh Dinilai Sosok yang Tepat

MANADO, inforakyatnews – Sejumlah wartawan senior di Sulawesi Utara mulai menyuarakan harapan untuk adanya perubahan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menjelang pemilihan ketua.
Figur perempuan, Sintya NC Bojoh, yang masuk dalam kandidat dinilai membawa aura perubahan dan mampu mengakomodasi hak-hak anggota.
Raramenusa Makagiansar, wartawan senior yang akrab disapa Ram, menilai bahwa organisasi wartawan tertua di Indonesia ini perlu mengembalikan marwahnya. Menurutnya, banyak hal yang harus diperbaiki, sehingga dibutuhkan kepemimpinan baru yang membawa perubahan.
“Kita menaruh harapan besar pada figur-figur yang membawa aura perubahan. Banyak teman yang mengeluhkan kepemimpinan saat ini. Dan, masih ada lagi pimpinan yang saat ini mencalonkan diri. Jelas tidak ada perubahan jika nantinya masih mereka-mereka yang memimpin PWI,” ujar Ram.
Senada dengan Ram, wartawan senior lainnya, Herly Umbas, menilai Sintya Bojoh sebagai figur yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota, tidak hanya yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetapi juga wartawan yang pernah terdaftar di PWI dan jurnalis pendatang baru.
“Sebagai ibu, Sintya pasti memperlakukan para wartawan, bukan saja yang masuk DPT dalam pemilihan nanti, tetapi juga wartawan-wartawan yang sempat terdaftar di PWI dan jurnalis-jurnalis pendatang baru,” kata Herly, yang sebelumnya dikenal sebagai wartawan Harian Manado Post dan kini aktif di media online.
Baik Raramenusa Makagiansar maupun Herly Umbas, keduanya tercatat pernah menjadi anggota PWI Sulawesi Utara dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) biasa. Dukungan mereka terhadap Sintya Bojoh menjadi angin segar bagi kandidat yang mengusung semangat perubahan di tengah dinamika organisasi wartawan tertua di daerah ini.
Pemilihan ketua PWI Sulut diharapkan dapat melahirkan kepemimpinan yang lebih memperhatikan kesejahteraan anggota dan menjaga marwah organisasi. (red)
Breaking News
PENGUMUMAN KPU Kota Tomohon Nomor: 507/PP.04.2-Pu/4/2024 tentang PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK PILKADA TAHUN 2024
Breaking News
Mendagri Tito Karnavian, Serahkan Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Kepada Bupati Minahasa Jemmy Kumendong


Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan langsung kepada Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama di tahun 2024 ini. bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (05/08/24).
“Puji Tuhan dan patut disyukuri. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder Pemkab dan masyarakat Minahasa, “ungkap Bupati Kumendong seraya menjelaskan kegiatan juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah.
Komitmen kuat bekerja keras bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, kembali mencatatkan prestasi di tahun 2024 ini. Betapa tidak, Kabupaten Minahasa tercatat sebagai salah satu dari 50 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang mendapatkan insentif fiskal terkait dengan pengendalian inflasi daerah.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam Keputusan Nomor 295 Tahun 2024 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Pengharaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 15 Juli 2024 menetapkan 4 provinsi dan 46 kabupaten/kota penerima beserta dengan nilai insentif fiskal tersebut. Di poin lainnya dalam keputusan itu juga ditetapkan besaran total anggarannya adalah Rp300 miliar. Berdasarkan rincian SK Menteri Keuangan tersebut, mendapatkan insentif fiskal senilai Rp6.392.0211.000 atau sekira Rp. 6,39 miliar.
Diketahui sebelumnya juga pada bulan Juni, Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi diundang langsung menghadiri Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka TPID Awards oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri. Penghargaan ini hasil evaluasi pertahun kinerja berjalan.
Bupati Kumendong menyatakan bahwa Pemkab Minahasa terus memantau pergerakan inflasi, dan mengambil tindakan secepatnya bila ada kenaikan signifikan indeks harga komoditas.
“Penanganan inflasi di Kabupaten Minahasa tetap dilakukan secara konsisten dan kontinu dengan melibatkan semua stakeholder terkait dalam
melakukan berbagai upaya untuk mengontrol inflasi,” ucap Bupati Kumendong.

Kumendong juga negaskan hasil ini juga merupakan kerja keras dan kompak dari jajarannya melalui Sekretaris Daerah, Dr Lynda Watania, para Asisten, Dinas Badan, Kecamatan hingga Desa dan Kelurahan.
Selain itu, Bupati Kumendong mengatakan, keberhasilan ini juga tak lepas dari adanya bimbingan dan pemantauan yang dilakukan secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Dimana setiap pekan, lewat online, seluruh pemerintah daerah dikumpulkan oleh Kemendagri untuk Rapat Koordinasi pengendalian inflasi.
“Insentif fiskal terkait pengendalian inflasi yang diraih Pemkab Minahasa ini merupakan salah satu penilaian oleh pemerintah pusat. Yakni penilaian oleh Kemendagri berupa evaluasi kinerja pengendalian inflasi pertriwulan tahun kinerja berjalan oleh pemerintah daerah. Tindaklanjut dari hal tersebut kami menginstruksikan instansi terkait mengambil langkah-langkah konkret yang dibutuhkan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, “terang Bupati Kumendong yang juga diketahui sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara.(*)
Breaking News3 minggu agoWartawan Senior Sulut Dorong Perubahan di PWI, Sintya Bojoh Dinilai Sosok yang Tepat
Tomohon4 hari agoMenteri Lingkungan Hidup Apresiasi Pemkot Tomohon, Wali Kota Caroll: Ini Komitmen Bersama
Parlementaria3 minggu agoLouis Schramm Serap Aspirasi Warga Tuminting dan Malalayang, Jalan Makam hingga Drainase Gereja Jadi Sorotan
- Minahasa4 hari ago
Buka Seleksi Paskibraka Minahasa 2026, Sekda Watania Tekankan Disiplin, Mental, Nasionalisme
Berita Utama6 hari agoLedakan Iman di Sari Cakalang HHRM Hadir, Puluhan Ribu Remaja GMIM Tumpah Ruah di Selebrasi Paskah
- Berita Utama4 minggu ago
Ramadan Fest 2026 Sukses Digelar, Perumda Pasar Bitung Serahkan Hadiah untuk Generasi Muda
- Berita Utama1 minggu ago
Bitung Jajaki Sister City dengan Gonorose, Buka Peluang Investasi dan Kerja Sama Antar Sektor
































