Connect with us

Daerah

Bupati Kumendong Hadiri Pengambilan Sumpah Janji ASN Dan MOU PPPK di Wale Ne Tou

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com– Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong M.Si, acara pengambilan sumpah janji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Penandatanganan Perjanjian Kerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bertempat di Wale Ne Tou Tondano, Rabu (05/06/2024).

Acara yang dihadiri pula Wakil Gubernur Sulut Drs Steven O. E. Kandouw SE. dalam pengambilan sumpah janji, juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) ASN dan Pegawai non ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Minahasa tahun 2024,

Dalam sambutannya Bupati Kumendong mengatakan, ada sebanyak 2.029 ASN dan Pegawai non ASN yang menerima SK, terdiri dari 17 PNS, 384 PPPK, dan 1.645 THL.
Diketahui bahwa untuk SK pegawai non ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di tahun 2023 ini mengalami keterlambatan.

“Untuk Penyerahan SK ini memang ada sedikit keterlambatan, karena sebelumnya diserahkan oleh Dinas tapi sekarang diverifikasi lewat BKD, agar nantinya persyaratan pengangkatan PPPK bila dibuka bisa terpenuhi dan tidak terjadi masalah,” katanya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa, Moudy Leonhard Pangerapan MAP, diikuti dengan pengambilan sumpah janji oleh Bupati.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kandouw dalam sambutannya menyampaikan, dengan diterimanya SK sebagai ASN maupun Pegawai non ASN maka tugas dan tanggung jawab sudah harus dilaksanakan sebagai abdi negara.

“Saya sudah mendengar anda semua membaca pakta integritas. Ini awal yang bagus agar kita semua memiliki mindset yang sama. Karena tentu saja, dibalik itu semua ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan,”ujar Dia.

Kandouw pun menuturkan, ada tiga hal utama yang harus dipegang teguh oleh ASN dan juga Pegawai non ASN. Tiga hal ini adalah, integritas, loyalitas dan dedikasi atau passion.

“Jadi, integritas adalah saudara harus bertanggung jawab dengan jabatan anda, tupoksi anda, sekaligus bertanggung jawab secara akuntabel apabila ada hal yang berkaitan dengan anggaran. Bila ini tidak dilaksanakan maka anda selesai sebagai ASN.

“Berikutnya, adalah loyalitas, dimana, loyalitas ini berjenjang, mulai dari atasan tempat kita ditempatkan, hingga ke atasan yang lebih tinggi jabatannya,” ucapnya.

Ditegaskannya, jangan karena ada hubungan darah dengan salah satu pejabat kemudian tidak mau tunduk kepada pejabat yang lain.

“Kalau tidak loyal silakan keluar. Anda harus mengamankan RPJMD yang ada di Minahasa, tidak boleh memiliki agenda lain,” tegasnnya.

Selanjutnya yang ketiga yakni, dedikasi atau passion. “Bekerja dengan hati, sebab, dari sekitar 270 juta penduduk di Indonesia, hanya ada 6 sampai 7 persen yang memiliki pekerjaan seperti anda saat ini. Jadi harus bangga dan bekerja dengan sepenuh hati,” pinta Wagub. Sembari mengatakan ASN harus punya banyak literasi soal ekonomi.
“Saudara harus mampu mengelola keuangan dengan baik, jangan sampai setelah terima SK langsung digadaikan ke bank, atau langsung kredit macam-macam, yang pada akhirnya menyulitkan diri sendiri,

Mengakhiri sambutan ini, Saya mengucapkan selamat bekerja. Tuhan menyertai kita semua.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Sulut, Dr Denny Mangala MSi, serta Jajaran pejabat Pemkab Minahasa.(HerS)

Print Friendly, PDF & Email

Daerah

Secara Virtual, Sekda Watania Ikuti Rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si mengikuti rapat evaluasi capaian pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024, bertempat di ruangan Minahasa Command Center Kantor Bupati Minahasa, Jumat (21/6/2024).

Dalam rapat evaluasi pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ini digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, yang dipimpin langsung oleh Menteri koordinator PMK, Muhajir Effendy.

Diketahui, Rapat bersama Kemenko PMK diikuti oleh seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, juga diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam intervensi stunting serentak dengan memaparkan sejauh mana langkah intervensi stunting yang telah dilakukan, termasuk hasil capaian pengukuran dan penimbangan yang menyasar bayi lima tahun.

Muhajir Effendy berharap, seluruh sasaran stunting seperti calon pengantin, balita, dan ibu hamil diminta mengunjungi posyandu secara rutin untuk melakukan pengukuran dan penimbangan sebagai upaya mencegah lahirnya stunting baru.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si mengatakan bahwa Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, dan kita di kabupaten minahasa terus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari berbagai OPD mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga infrastruktur serta mengevaluasi efektivitas intervensi penurunan stunting” Kata Sekda Watania.

Turut hadir pula mendampingi Sekda Minahasa, Kadis Pendidikan Tommy Wuwungan S,Pd, Kadis Sosial Dr. Maya Rambitan M,Kes, Kadis PUPR Daudson Rombon ST, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes. (*/HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Daerah

Bupati Kumendong: Pelayanan Kesehatan Primer Ujung Tombak Sistem Pelayanan Kesehatan

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com – Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.SI didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dr Olviane Rattu M.Kes menghadiri sekaligus membuka kegiatan Kick Off Meeting Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yang dilanjutkan dengan penyerahan SK Piloting Project Penerapan ILP dan Penandatanganan Komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Seluruh Lintas Sektor, Lintas Program Terkait Penerapan ILP di Kabupaten Minahasa, Bertempat di Hotel Yama Resort Tondano, Jumat (21/6/24).

Dalam sambutannya Bupati Kumendong menyampaikan bahwa “Pelayanan kesehatan primer merupakan ujung tombak dalam sistem pelayanan kesehatan di indonesia, sehingga dalam pelayanan kesehatan primer inilah, masyarakat akan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang baik, sesuai dengan yang mereka butuhkan. oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan primer di kabupaten minahasa berjalan dengan optimal, terintegrasi, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat” Kata Kumendong.

Pj. Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong, M. Si.

Lebih lanjut Bupati menambahkan, Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kematian yang terjadi di indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah, namun spesifik terjadi untuk berbagai kelompok usia diantaranya penyakit stroke, penyakit jantung iskemik, hipertensi dan tbc yang menduduki penyebab kematian tertinggi pada kelompok usia di atas 15 tahun. sedangkan di bawah usia 15 tahun, lebih cenderung pada permasalahan gizi, penyakit menular seperti tbc, diare, dan infeksi saluran pernafasan yang mendominasi. selanjutnya pada kondisi ibu hamil, penyebab kematian terbesar disebabkan pada perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan.

Untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut, kementerian kesehatan telah berkomitmen melaksanakan 6 (enam) pilar transformasi, yang salah satu diantaranya yaitu transformasi layanan primer, sehingga menjadikan transformasi inilah yang menjadi pilar penting dengan tujuan untuk mendekatkan layanan promotif preventif berkualitas kepada masyarakat melalui promosi kesehatan, pencegahan, deteksi dini, dan pelayanan kesehatan untuk semua siklus hidup. tujuan dari pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer, yaitu untuk mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai sektor kesehatan, dan dengan integrasi ini diharapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat bekerja secara sinergis, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan berkualitas” Tutup Kumendong.

Diwaktu yang sama, Kadis Kesehatan Kabupaten Minahasa Dr Olviane Imelda Rattu M,Kes mengatakan “Hari ini kami Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Minahasa Tahun 2024, ILP ini salah satu kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer dan itu dilaksanakan di seluruh Indonesia dan kami bersyukur mendapat bantuan dari global fund atau bank dunia dalam hal pendampingan maupun dalam hal pembiayaan dan ini diberikan dalam jangka waktu 1 tahun walaupun di minahasa hanya satu titik yang mendapatkan bantuan yaitu di Puskesmas Kombi dan yang menjadi lokus itu di desa makalesung dalam hal ini Pustu atau puskesmas pembantu, karena sekarang di ILP itu pelayanan yang diberikan bukan hanya ditingkat puskesmas tapi sampai Pustu yang akan diperkuat dengan kementerian kesehatan.

“Kami sungguh berterima kasih mendapatkan bantuan ini apalagi pendampingnya langsung dari global fund, mudah mudahan ini merupakan titik awal kita untuk kembali melakukan transformasi, melakukan perbaikan-perbaikan guna pemenuhan kelengkapan dalam rangka sarana prasarana SDM dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga mendekatkan akses dan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.” Jelas Kadis Kesehatan Minahasa.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut, Perwakilan The Global Fund Herdin Mokodompit, SKM, Para Camat se-Kabupaten Minahasa, Para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Minahasa dan turut mendampingi Pj Bupati Minahasa, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Ka.Bapelitbangda, Kabag Prokopim.(*/HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Bawaslu

Hadirkan Narasumber Gakumdu, KPU Sulut Gelar Penyuluhan Produk Hukum Pilkada Serentak 2024, di Minahasa

Published

on

MINAHASA, inforakyatnews.com
-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar penyuluhan produk hukum terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Bertempat di Warung Kopi Rumah Tua Tondano, Jumat (21/6/2024).

Penyuluhan ini pula menghadirkan beberapa perwakilan diantaranya perwakilan partai politik, organisasi pegiat pemilu, dan insan pers.

Dalam penyampaiannya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Yafeth Tinangon, S.Si, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari road show penyuluhan produk hukum di 15 kabupaten dan kota se-Sulut.

“Kabupaten Minahasa menjadi kabupaten yang pertama digelarnya kegiatan penyuluhan ini, nantinya akan berlanjut ke kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara,” Ujar Mantan Ketua KPU Minahasa ini.

Adapun penyuluhan ini, menurutnya, bertujuan memberikan penguatan aspek hukum kepada stakeholder demi suksesnya tahapan Pilkada 2024 yang ada di Sulut nanti.

“Kita akui suksesnya pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada bagaimana peserta pilkada maupun masyarakat pemilih dalam memahami produk hukum yang akan mengatur jalannya setiap tahapan pilkada,” Terangnya.

Sementara itu selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP Sulut, Dr. Victory Rotty, yang menjadi pemateri, menjelaskan tentang standarisasi dalam terwujudnya pemilihan yang berkualitas.

“Mungkin kita punya pandangan yang berbeda soal kriteria pemilihan berkulitas, tapi dalam pandangan saya setidaknya ada tiga hal prinsip, yaitu pertama kedaulatan rakyat jangan sekali-kali dihilangkan, kedua kedaulatan rakyat jangan dibatasi, dan ketiga kedaulatan rakyat jangan disalahgunakan,” papar Rotty yang juga sebagai akademisi Universitas Negeri Manado itu.

“Ketika kita tidak melanggar prinsip-prinsip ini, maka kita bisa dengan mudah mengukur pemilihan ini berintegritas atau tidak,” imbuhnya.

Adapun pemateri berikutnya, Dr Goinpeace Tumbel, yang juga menjadi narasumber memaparkan materinya terkait problematika hukum administrasi kepemiluan.

Dipaparkannya tentang sejarah singkat kepemiluan, dimana sejak 2005 rakyat berdaulat melalui pemilihan secara langsung.
Sejak itu, banyak lahir produk hukum atau undang undang yang mengatur pemilu secara langsung yang tujuannya mengatur dan menjamin proses pemilu secara langsung berjalan sesuai aturan.

“Tapi dari pengalaman yang kita lihat, faktanya walaupun regulasinya sudah jelas, hukum administrasinya jelas, tapi praktik-praktik pelanggaran masih sering ditemui dan mencederai demokrasi di Indonesia,” Tutur Tumbel.

Untuk itu menurut dia, salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kepemiluan adalah moralitas dari semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun masyarakat pemilih.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan lainnya yang disampaikan oleh Anggota Komisioner Bawaslu Sulut Donny Rumagit, STP, SH, terkait dengan pengawasan dan penindakan Pilkada, kemudian dilanjutkan dengan Penyuluhan oleh perwakilan Polda Sulut diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Sulut Kombespol Ganif Siahaan, SIK, terkait pencegahan dan penindakan hukum serta narasumber dari Kejati Sulut diwakili oleh Plh. M. Harun Sunadi, S. E, S. H, M. H, selaku koordinator Kajati Sulut.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, Sekretaris KPU Minahasa Stella Sompe, dan jajaran. (HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Trending