Tomohon
Kadis Pangan: Stok Beras Tomohon Aman hingga Beberapa Bulan ke Depan, Harga Tetap Terjangkau

TOMOHON, inforakyatnews.com/ – Kepala Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, Novy Kainde, memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok, terutama beras, di wilayah Tomohon masih tercukupi dan dinyatakan aman hingga beberapa bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikannya pada Senin (9/3/2026).
Menurut Novy, harga sembilan bahan pokok di pasaran masih terjangkau dengan stok yang stabil. Ia merinci harga beras saat ini masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Sembilan bahan pokok masih terjangkau, apalagi stok bahan pangan berupa beras masih stabil. Beras harga SHP masih 11 ribuan/kg, sedangkan harga medium masih 14 ribuan/kg, dan yang premium masih diharga 15rb/kg, tentunya ini masih stabil karena harganya masih dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujarnya.
Dengan kondisi ini, Novy Kainde menyebut masyarakat muslim tak perlu khawatir dalam menyambut Idul Fitri 1447 H/2026 M. Pasokan dipastikan mencukupi untuk kebutuhan selama periode tersebut.
“Karena stok sembako dan bahan pangan berupa beras masih tersedia dan tercukupi hingga beberapa bulan kedepan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihak Dinas Pangan Daerah juga telah melakukan langkah antisipasi terhadap distribusi beras. Hal ini bertujuan agar pasokan tetap terjamin saat umat Kristen merayakan Paskah yang juga berlangsung dalam waktu berdekatan.
“Pokoknya hingga perayaan Paskah stok sembako dan bahan pangan beras di pasar kota Tomohon tetap terjamin. Maka dari itu, pihak kami bersama Disperindag dan PD Pasar terus berkoordinasi terkait ketersediaan stok sembako dan bahan pokok beras di wilayah Kota Tomohon,” tandasnya.
Tomohon
Menteri Lingkungan Hidup Apresiasi Pemkot Tomohon, Wali Kota Caroll: Ini Komitmen Bersama

Jakarta, inforakyatnews.com/ – Menteri Lingkungan Hidup secara khusus memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Tomohon dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (13/4/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Hanif Faisol Nurofiq karena Tomohon dinilai berhasil meninggalkan sistem open dumping dan beralih ke controlled landfill.
Acara penandatanganan itu berlangsung di Kantor Kementerian LH, Jakarta. Yang dilakukan oleh Gubernur Sulut bersama lima kepala daerah, termasuk Wali Kota Tomohon.
Menteri Hanif dalam sambutannya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Caroll Senduk.
Dalam sambutannya, Menteri Hanif menekankan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan komitmen kuat dari bupati/wali kota yang bertanggung jawab penuh di daerah.
Ia juga mendorong pemda untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memilah sampah.
Pemerintah pusat menargetkan penutupan sistem open dumping hingga 63,41 persen pada tahun 2026, dan berharap Sulut tidak lagi menggunakan metode tersebut.
“Kota Tomohon tidak lagi mengelola sampah secara open dumping tetapi sudah beralih ke controlled landfill. Harapan saya, apa yang telah dilakukan Kota Tomohon akan diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara,” ujar Menteri Hanif.
Menanggapi apresiasi tersebut, Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menindaklanjuti arahan Menteri guna menyukseskan program pengelolaan sampah nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah Kota Tomohon berkomitmen untuk mendukung dan menindaklanjuti arahan Bapak Menteri untuk menyukseskan program-program Bapak Presiden, khususnya pengelolaan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Hal ini tentunya memerlukan dukungan semua pihak dan seluruh masyarakat Kota Tomohon, agar penanganan masalah sampah di Kota Tomohon dapat terlaksana dengan baik,” ujar Caroll Senduk.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bersama Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, SH, serta Wali Kota Manado, Wali Kota Bitung, Bupati Minahasa, dan Bupati Minahasa Utara. Hadir pula jajaran Kementerian LH, Pemprov Sulut, dan kepala dinas LH kabupaten/kota.
Dengan adanya kerja sama PSEL ini, diharapkan pengelolaan sampah di Sulawesi Utara semakin terintegrasi, ramah lingkungan, dan dapat menghasilkan energi listrik bagi masyarakat. Kota Tomohon menjadi contoh bagi daerah lain dalam transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. (jud)
Tomohon
Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Program Rumah Subsidi dan BSPS di Tomohon
Tomohon, inforakyatnews.com/ – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung pelaksanaan program rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026).
Kunjungan lapangan tersebut berpusat di Rumah Tapak Subsidi Perumahan Grazia Residence 2, Kota Tomohon. Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi calon penerima bantuan program BSPS guna memastikan program tersebut tepat sasaran.
Dalam kunjungan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara melihat langsung kualitas rumah tapak subsidi yang dinilai baik, serta komitmen pengembang dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perumahan tersebut dikembangkan oleh mantan atlet bulu tangkis nasional juara Olimpiade, Greysia Polii.
“Tepuk tangan untuk pengembangnya dan juga Wali Kota Tomohon yang sudah menerapkan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis. Saya sudah cek semuanya bagus, kualitas bangunan juga baik,” tegas Ara.
Dalam rangkaian kunjungan ke Sulawesi Utara, Menteri PKP secara langsung menyetujui peningkatan kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sulawesi Utara dari 3.000 unit di 2025 menjadi 15.000 unit di 2026. Alokasi program BSPS di Sulawesi Utara juga ditingkatkan dari 748 unit di 2025 menjadi 8.198 unit di 2026, atau meningkat hampir 10 kali lipat.
“Saya minta pemerintah daerah melakukan terobosan. Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD sangat terbatas, tapi kepercayaan dan kolaborasi dengan pihak lain tidak terbatas,” ujar Menteri Ara.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah.
“Bapak Presiden Prabowo menugaskan Pak Ara (Menteri PKP) spesifik ini dan saya membantu. Membantu beliau dengan berbagai peraturan-peraturan yang dipermudah, sehingga lebih mudah,” ungkap Mendagri.
Usai peninjauan tersebut, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi Calon Penerima Bantuan (CBP) BSPS di Kelurahan Kakaskasen Dua. Program BSPS merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni melalui pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat.
Wali Kota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, bersama Wakil Wali Kota, Sendy Rumajar menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor perumahan di Kota Tomohon.
Menurut Caroll, dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah. Ia berharap program rumah subsidi dan BSPS dapat terus berlanjut serta menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah tersebut.
“Kunjungan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memastikan program perumahan berjalan efektif dan tepat sasaran di Kota Tomohon,” ungkap Walikota Caroll
Sebelumnya, Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H. bersama Wakil Wali Kota Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. telah menghadiri sosialisasi dan peluncuran BSPS tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (8/4/2026). (jud)
Tomohon
Wali Kota Tomohon Hadiri Musrenbang RKPD 2027 Provinsi Sulut yang Dibuka Mendagri Tito Karnavian
Manado, inforakyatnews.com/ – Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, S.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026).
Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Widiasanti.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, para pemangku kepentingan (stakeholder), serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Musrenbang RKPD 2027 merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, serta merumuskan prioritas pembangunan di Sulawesi Utara untuk tahun 2027.
Kehadiran Wali Kota Tomohon dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.





