Daerah
Miliki Sertifikat Standar Izin Operasional Klinik Pratama, Lapas Tondano Siap Tingkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Warga Binaan
Lapas Tondano Siap Tingkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Warga Binaan.
MINAHASA,inforakyatnews.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano resmi menerima Sertifikat Standar Izin Operasional Klinik Pratama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
Sertifikat tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Lapas Kelas IIB Tondano, Yulius Paath, sebagai bukti kelayakan dan kesiapan klinik dalam memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan. Bertempat diruang kerjanya, Selasa (27/8/24)
Sebelum diterbitkannya izin tersebut, Klinik Lapas Tondano telah melalui berbagai tahapan verifikasi dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kelayakan operasional, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di klinik.
“Dengan terbitnya izin operasional klinik pratama, ini menjadi bukti keseriusan kami dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta sesuai dengan kebutuhan gizi,” jelas Yulius Paath.
Dalam kesempatan tersebut, Yulius Paath yang didampingi oleh dokter dan perawat Lapas Tondano, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Lapas Tondano dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Sertifikat Standar Izin Operasional Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Tondano dapat diterbitkan,” tambah Yulius.
Dengan adanya izin operasional ini, Klinik Lapas Tondano diharapkan dapat semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mendukung kesejahteraan warga binaan, dan mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.(HerS)
inforakyatnews.com – Tomohon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar rapat Badan Musyawarah (BANMUS) pada hari Selasa, 2 Juni 2026.
Rapat ini diselenggarakan khusus untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja serta agenda kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan Juni.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang, S.Sos., dan dihadiri oleh para Wakil Ketua serta seluruh anggota BANMUS.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi dewan dalam rangka pengawasan, penyusunan kebijakan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Hasil keputusan yang disepakati dalam rapat ini selanjutnya akan menjadi acuan utama dan pedoman bagi seluruh unsur DPRD Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepanjang bulan berjalan.
Berita Utama
Pimpinan Dan Anggota DPRD Tomohon : Selamat Hari Lahir Pancasila, Cerminan Nilai Luhur Dalam Tindakan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
inforakyatnews.com – TOMOHON – Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada peringatan tahun 2026 ini, kita kembali mengenang dan meneguhkan kembali nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Di tengah derasnya arus kemajuan zaman dan berbagai dinamika yang terjadi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tomohon mengajak seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengokohkan semangat gotong royong dan persatuan. Semangat ini menjadi modal utama untuk terus menjaga keharmonisan, kerukunan, dan persatuan di Kota Bunga, Tomohon—kota yang kita cintai bersama.
“Bagi kami, Pancasila bukan sekadar fondasi sejarah atau sekadar simbol kenegaraan semata. Lebih dari itu, Pancasila adalah jiwa dan ruh yang menuntun setiap langkah kita dalam menjalankan amanah dan membangun daerah,” ujar perwakilan Pimpinan DPRD Kota Tomohon.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lanjutnya, harus terus dihidupkan dan dijadikan landasan dalam mewujudkan Kota Tomohon yang maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh warganya.
Oleh karena itu, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tomohon mengajak semua pihak untuk menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai inspirasi nyata yang tercermin dalam setiap tindakan, kebijakan, hingga pengabdian kita sehari-hari. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Semoga semangat Pancasila senantiasa menyala di hati setiap warga Tomohon dan menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam membangun daerah yang semakin baik, berbudaya, dan bermartabat.
Berita Utama
Terapkan Prinsip Tata Kelola Keuangan Yang Transparan Tertib dan Akuntabel, SEGAR Wakili Tomohon Terima Penghargaan WTP Tahun Anggaran 2025
inforakyatnews.com, Manado – Jumat, 29 Mei 2026, Wakil Walikota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom, mewakili Walikota Tomohon dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI memberikan penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah Kota Tomohon pada Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-13 secara berturut-turut berhasil diraih sejak beberapa tahun terakhir.
Prestasi ini merupakan bukti nyata dari kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Opini WTP ini menjadi landasan kuat untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tomohon.
Pemerintah Kota Tomohon menegaskan akan terus memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar tetap dapat mendukung percepatan pembangunan daerah ke depannya.
