Connect with us

Bawaslu

Bawaslu Tomohon: 301 Pengawas TPS Dilantik

Kowaas: Tugas Berat PTPS, Segera Dibekali dengan Bimtek

Print Friendly, PDF & Email

Published

on

Doc. Bawaslu Tomohon

TOMOHON, inforakyatnews.com – 301 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang nantinya akan bertugas di 301 TPS dilantik Senin (22/1) kemarin oleh masing-masing Ketua Panwas Kecamatan.

Pelantikan sendiri terpusat di 5 kecamatan, karena sesuai regulasi SK penetapan PTPS berada di bawah tanggung jawab Panwascam. “Syukurlah berjalan lancar,” ujar Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Stenly Kowaas.

Ia menambahkan, proses seleksi sudah sudah melewati berbagai fase, mulai dari administrasi, uji tanggapan masyarakat sampai wawancara. “Kami bahkan secara terbuka menyampaikan langsung kepada semua Parpol untuk ikut mencermati nama-nama calon PTPS, dan menyampaikan ke kami jika ada yang terafiliasi dengan Parpol, tim kampanye, dan atau ornamen peserta Pemilu lainnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, setelah dilantik PTPS akan dibekali dengan bimbingan teknis agar supaya saat bertugas tadi bisa tahu tentang Tupoksi di lapangan nanti. “Kejahatan terbesar Pemilu kalau ada yang menambah dan mengurangi perolehan suara. Makanya tugas PTPS sangat strategis dan juga berat dalam menangkal tutup Kowaas. (*)

Print Friendly, PDF & Email

Bawaslu

Dor To Dor Rumah Ke Rumah, Panwascam Langowan Barat Gelar Patroli Kawal Hak Pilih

Published

on

Panwascam Langowan Barat Gelar Patroli Kawal Hak Pilih.

MINAHASA,inforakyatnews.com-Badan Pengawas Pemilihan umum, Bawaslu, Minahasa, Melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Langowan Barat mengelar Patroli Kawal Hak Pilih, dengan dor to dor rumah kerumah, yang dipimpin langsung Ketua Panwascam Langowan Barat Conny Rorong S.E, didampingi Anggota Panwascam Divisi Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Kevin B. Rorie SH, Senin (15/7/2024).

Kegiatan Patroli Hak Pilih yang dilaksanakan di kecamatan Langowan Barat oleh Panwascam Labar bersama jajarannya, dilaksanakan untuk mengecek langsung dor to dor rumah ke rumah, dengan melihat langsung apakah kartu coklit sudah ditempelkan dirumah para peserta pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta Bupati dan wakil bupati Minahasa, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Patroli Kawal Hak Pilih menyasar masyarakat yang dianggap rentan kehilangan hak pilih diantaranya, kaum marjinal, disabilitas, daerah dengan tingkat mobilisasi perpindahan penduduk tinggi, masyarakat lanjut usia dan pemilih pemula, “ujar Ketua Panwascam Labar, kepada Media ini ketika melakukan peninjauan di salah satu desa di kecamatan Langowan Barat.

Sementara itu, Anggota Panwascam Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Kevin Rorie SH, menambahkan, “Patroli kawal hak pilih, selain meninjau juga mengawal langsung hak pemilih dengan menanyakan langsung kartu coklit yang sudah ditempelkan dan memeriksanya dengan berkomunikasi langsung dengan para pemilih, yang biasanya ada yang terlewatkan dan ada juga kartu coklit yang tidak melekat dengan baik sehingga lepas dan jatuh, “tandas Rorie, sembari menambahkan juga bahwa ketika turun kelapangan kami juga mengadakan komunikasi dengan PKD setempat dan berkoordinasi dengan PPS yang ada di sekertariat di desa tersebut, agar nantinya semua hak pemilih bisa teratasi dengan baik.

Diketahui juga patroli kawal hak pilih ini, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Sulut. Dimana pelaksanaan patroli pengawasan kawal hak pilih ini Panwaslu Kecamatan Labar telah mengintruksikan kepada seluruh Pengawas Desa untuk mendatangi pemilih yang belum terdata dengan mengecek langsung secara dor to dor. (HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Bawaslu

Digelar Menkopolhukam, Bupati Kumendong Ikuti Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2024

Published

on

MINAHASA,inforakyatnews.com-Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulut, Kalimantan dan Maluku, bertempat di di Claro Hotel Makassar. Rabu (26/6/2024).

Diketahui Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (RI).

Dalam kegiatan tersebut, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta semua pihak agar dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024.

Sementara itu, Penjabat Bupati Jemmy Stani Kumendong mengatakan, rakor kesiapan pilkada di buka oleh Menkopolhukam, Hadi Tjahjono, dihadiri Gubernur, Bupati Walikota, Forkopimda, KPU dan Bawaslu dan KPU di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Dia menyebutkan, Narasumber dalam Rakor ini yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu, Panglima TNI dan Kapolri.

Bupati menjelaskan, dalam rakor ini juga dibahas soal kesiapan pemerintah daerah dan Bawaslu terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada.

“Terutama dukungan dana hibah daerah terhadap pelaksana pilkada untuk KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Disamping itu, Bupati Kumendong juga mengimbau masyarakat Minahasa untuk bersama-sama menciptakan Pilkada yang aman dan kondusif, berkontribusi dalam menyalurkan hak suara.

“Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara menjadi tolak ukur keberhasilan pilkada,” ia menambahkan.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini, Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A M.A, Ph.D, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, SH, M.Si, Ph.D, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, SH.LL.M, Kabaharkam Polri Komjen. Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis.(*/HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Bawaslu

Hadirkan Narasumber Gakumdu, KPU Sulut Gelar Penyuluhan Produk Hukum Pilkada Serentak 2024, di Minahasa

Published

on

MINAHASA, inforakyatnews.com
-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar penyuluhan produk hukum terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Bertempat di Warung Kopi Rumah Tua Tondano, Jumat (21/6/2024).

Penyuluhan ini pula menghadirkan beberapa perwakilan diantaranya perwakilan partai politik, organisasi pegiat pemilu, dan insan pers.

Dalam penyampaiannya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Yafeth Tinangon, S.Si, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari road show penyuluhan produk hukum di 15 kabupaten dan kota se-Sulut.

“Kabupaten Minahasa menjadi kabupaten yang pertama digelarnya kegiatan penyuluhan ini, nantinya akan berlanjut ke kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara,” Ujar Mantan Ketua KPU Minahasa ini.

Adapun penyuluhan ini, menurutnya, bertujuan memberikan penguatan aspek hukum kepada stakeholder demi suksesnya tahapan Pilkada 2024 yang ada di Sulut nanti.

“Kita akui suksesnya pelaksanaan Pilkada sangat bergantung pada bagaimana peserta pilkada maupun masyarakat pemilih dalam memahami produk hukum yang akan mengatur jalannya setiap tahapan pilkada,” Terangnya.

Sementara itu selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP Sulut, Dr. Victory Rotty, yang menjadi pemateri, menjelaskan tentang standarisasi dalam terwujudnya pemilihan yang berkualitas.

“Mungkin kita punya pandangan yang berbeda soal kriteria pemilihan berkulitas, tapi dalam pandangan saya setidaknya ada tiga hal prinsip, yaitu pertama kedaulatan rakyat jangan sekali-kali dihilangkan, kedua kedaulatan rakyat jangan dibatasi, dan ketiga kedaulatan rakyat jangan disalahgunakan,” papar Rotty yang juga sebagai akademisi Universitas Negeri Manado itu.

“Ketika kita tidak melanggar prinsip-prinsip ini, maka kita bisa dengan mudah mengukur pemilihan ini berintegritas atau tidak,” imbuhnya.

Adapun pemateri berikutnya, Dr Goinpeace Tumbel, yang juga menjadi narasumber memaparkan materinya terkait problematika hukum administrasi kepemiluan.

Dipaparkannya tentang sejarah singkat kepemiluan, dimana sejak 2005 rakyat berdaulat melalui pemilihan secara langsung.
Sejak itu, banyak lahir produk hukum atau undang undang yang mengatur pemilu secara langsung yang tujuannya mengatur dan menjamin proses pemilu secara langsung berjalan sesuai aturan.

“Tapi dari pengalaman yang kita lihat, faktanya walaupun regulasinya sudah jelas, hukum administrasinya jelas, tapi praktik-praktik pelanggaran masih sering ditemui dan mencederai demokrasi di Indonesia,” Tutur Tumbel.

Untuk itu menurut dia, salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kepemiluan adalah moralitas dari semua pihak, baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun masyarakat pemilih.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan lainnya yang disampaikan oleh Anggota Komisioner Bawaslu Sulut Donny Rumagit, STP, SH, terkait dengan pengawasan dan penindakan Pilkada, kemudian dilanjutkan dengan Penyuluhan oleh perwakilan Polda Sulut diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Sulut Kombespol Ganif Siahaan, SIK, terkait pencegahan dan penindakan hukum serta narasumber dari Kejati Sulut diwakili oleh Plh. M. Harun Sunadi, S. E, S. H, M. H, selaku koordinator Kajati Sulut.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, Sekretaris KPU Minahasa Stella Sompe, dan jajaran. (HerS)

Print Friendly, PDF & Email
Continue Reading

Trending